PravadaNews – Produk soda abu asal Indonesia mendapat pengecualian dari rencana pembatasan kuota impor India berdasarkan hasil penyelidikan pada Rabu (4/11/2026) lalu, tapi fasilitas tersebut tetap memiliki sejumlah persyaratan.
Soda abu atau natrium karbonat dikenal sebagai bahan kimia yang digunakan dalam industri kertas, deterjen, sabun, hingga pengolahan air. Karena itu, akses pasar produk ini berkaitan dengan kebutuhan bahan baku berbagai industri.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut pengecualian tersebut sebagai peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas penjualan soda abu ke India.
“Bebasnya produk soda abu Indonesia akan membuka peluang yang lebih besar bagi produk soda abu Indonesia di pasar India,” kata Budi dalam catatannya, Rabu (18/11).
Pengecualian itu tercantum dalam laporan akhir penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pemulihan Perdagangan atau Directorate General of Trade Remedies (DGTR) India.
Penyelidikan ini dimulai pada Maret 2026 setelah sejumlah produsen soda abu India mengajukan permintaan pembatasan impor karena menilai peningkatan pasokan dari luar negeri mengancam industri domestik.
Dalam laporan akhirnya, DGTR merekomendasikan pembatasan impor selama dua tahun dengan kuota 754.992 ton pada tahun pertama dan 792.740 ton pada tahun kedua. Rekomendasi tersebut masih memerlukan penetapan pemerintah India sebelum diberlakukan.
Namun, tidak semua negara pemasok akan terkena pembatasan karena India memberikan pengecualian kepada negara berkembang dengan pangsa impor tidak lebih dari 3% secara individual.
Selain itu, gabungan pangsa impor seluruh negara berkembang yang mendapat pengecualian tidak boleh melebihi 9% dari total impor soda abu India.
Berdasarkan data DGTR, impor soda abu India dari Indonesia hanya mencapai 135 ton pada tahun fiskal 2023–2024. Sedangkan tidak tercatat impor dari Indonesia sepanjang Januari–September 2025.
Dengan pangsa impor yang kecil, Indonesia termasuk negara yang dikecualikan dari rencana pembatasan ini bersama Vietnam, Georgia, dan sejumlah negara berkembang lainnya.
Meski demikian, eksportir harus menyertakan surat keterangan asal barang untuk membuktikan soda abu benar-benar berasal dari negara yang mendapat pengecualian. Status bebas kuota juga dapat ditinjau kembali apabila pangsa impor melewati batas yang ditetapkan.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah mengawal penyelidikan tersebut sejak Maret 2026 melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Budi pun mendorong pelaku usaha memanfaatkan hasil penyelidikan untuk memperluas pasar ekspor.
“Hal ini merupakan momentum untuk makin memperkuat posisi industri soda abu Indonesia pada rantai pasok dunia. Kami mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut,” ujar Budi.
Adapun sepanjang Januari–September 2026, total perdagangan Indonesia dengan India mencapai USD 19,49 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 15,04 miliar dan impor USD 4,45 miliar, sehingga Indonesia membukukan surplus USD 10,59 miliar.














