PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau keberadaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi alias Dedi Congor, setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik dengan alasan sakit. KPK bahkan membuka kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa jika ketidakhadirannya dinilai menghambat proses penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan alasan ketidakhadiran Ahmad Dedi menjadi salah satu bahan analisis penyidik. Keterangan sakit yang disampaikan setiap kali pemanggilan juga akan diperiksa untuk memastikan dasar dan kebenarannya.
Budi menyebut penyidik perlu memastikan apakah alasan sakit tersebut didukung dokumen medis, seperti surat keterangan dokter. Pemeriksaan secara langsung juga dinilai diperlukan agar alasan tersebut tidak digunakan untuk menghindari proses hukum.
“Apakah alasan itu memang betul-betul memiliki landasan seperti surat keterangan dokter dan sebagainya, dan tentunya juga butuh pengecekan secara langsung. Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Budi, penyidik tidak hanya mencatat ketidakhadiran Ahmad Dedi, tetapi juga mempertimbangkan langkah hukum berikutnya. Termasuk di antaranya kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa terhadap pegawai Bea Cukai tersebut.
“Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” ujar Budi.
Meski demikian, KPK masih mempertimbangkan seluruh alasan yang disampaikan Ahmad Dedi dalam proses pemanggilan tersebut. Keputusan mengenai langkah lanjutan sepenuhnya akan didasarkan pada hasil analisis penyidik.
Budi juga meminta Ahmad Dedi bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Kehadiran yang bersangkutan diperlukan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam melengkapi alat bukti.
Pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi berkaitan dengan pengembangan perkara di lingkungan Bea Cukai, khususnya dugaan penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK membutuhkan keterangan yang bersangkutan untuk mendalami perkara tersebut.
Di sisi lain, KPK memastikan tetap melakukan pemantauan terhadap keberadaan Ahmad Dedi. Langkah tersebut dilakukan menyusul dua kali ketidakhadirannya dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan penyidik.
Budi juga mengajak masyarakat maupun pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Ahmad Dedi untuk menyampaikan informasi kepada lembaga antirasuah.
“KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan. Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan saudara AD,” pungkas Budi.














