Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (Foto: Dok. Partai Buruh)

Beranda / Nasional / UMP Jakarta 2027 Disebut Belum Cukup Pulihkan Daya Beli Buruh

UMP Jakarta 2027 Disebut Belum Cukup Pulihkan Daya Beli Buruh

PravadaNews – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 menjadi Rp 6.136.000 belum cukup untuk memulihkan daya beli buruh. Organisasi pekerja tersebut menilai besaran upah yang ditetapkan belum sebanding dengan tingginya kebutuhan hidup masyarakat di Ibu Kota.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, kenaikan UMP sendiri seharusnya dapat meningkatkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, menurut Said Iqbal, justru kebalikannya.

Oleh karena itu, penetapan upah minimum tidak semestinya hanya berorientasi pada kompromi antara kepentingan pengusaha dan buruh.

“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” ujar Said Iqbal di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Said Iqbal, pemulihan daya beli masyarakat membutuhkan sejumlah kebijakan yang saling mendukung. Selain kenaikan upah, pemerintah juga perlu memperkuat jaminan sosial dan mengendalikan harga barang agar pengeluaran masyarakat tidak terus meningkat.

Iqbal menilai persoalan daya beli pekerja perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, dirinya mempertanyakan sikap sebagian pihak yang mengeluhkan penurunan daya beli, tetapi mempersoalkan perjuangan buruh ketika menuntut kenaikan upah.

“Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas satu hari, itu pun hanya beberapa jam macet, dengan daya beli atau kemiskinan yang sepanjang tahun?” kata Said Iqbal.

Said Iqbal juga menilai UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000 belum mencapai kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah daerah perlu menjadikan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja sebagai pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah minimum.

Atas dasar itu, KSPI bersama Partai Buruh menolak penetapan UMP Jakarta 2027 dan mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran upah menjadi Rp 6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” ucap Iqbal.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pramono menandatangani keputusan tersebut pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian UMP 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penetapan tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono.

Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan pada Jumat (20/11/2026), sehari sebelum batas akhir penetapan upah minimum pada 21 November 2026.

“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tutur Pramono.

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, peningkatan upah buruh harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha di Jakarta dapat berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ucap Pramono.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *