PravadaNews – Sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah di Indonesia berkolaborasi membentuk Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam aksi iklim yang responsif gender.
Inisiatif yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan dukungan Uni Eropa tersebut bertujuan mendorong implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
Pembentukan kelompok kerja ini dinilai penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat kondisi geografis dan klimatologisnya.
Berdasarkan dokumen RAN GPI, Indonesia mencatat sebanyak 4.940 kejadian bencana hidrometeorologis sepanjang 2023. Angka tersebut meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dampak bencana dan perubahan iklim tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perempuan, anak-anak, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya kerap menghadapi risiko lebih besar akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, perlindungan, hingga ruang pengambilan keputusan.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam penanganan perubahan iklim.
Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan terkait adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim.
“Perubahan iklim membawa dampak yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Amurwani, Senin (16/11/2026).
Amurwani menjelaskan, penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas dapat terakomodasi dalam kebijakan penanganan perubahan iklim.
Upaya tersebut sejalan dengan tujuan RAN GPI 2024–2030 yang mendorong pengarusutamaan perspektif gender dalam berbagai program dan kebijakan perubahan iklim.
Amurwani berharap pembentukan CSO Working Group dapat memperluas ruang keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi berbagai pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia.
“Kami berharap pembentukan CSO Working Group ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat kontribusi bersama dalam aksi iklim di Indonesia,” tutur Amurwani.
Melalui kolaborasi 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah tersebut, penguatan aksi iklim diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.














