PravadaNews – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong penguatan peran pemerintah desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
Sudaryono menilai desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan, terutama di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Pengukuhan dan Konsolidasi Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” kata Sudaryono dalam keterangannya dikutip Senin (27/4/2026).
Baca juga : Gula Petani Tidak Laku Imbas Rafinasi Banjiri Pasar Konsumsi
Sudaryono menilai pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran lima persen per tahun belum sepenuhnya dinikmati secara adil oleh masyarakat desa. Menurutnya, ketimpangan masih menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi.
Sudaryono mengibaratkan kondisi ekonomi nasional seperti sebuah usaha yang terus berkembang, tetapi belum memberikan dampak merata bagi pemilik modal dan masyarakat kecil.
“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung makin sejahtera? Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujar Sudaryono.
Sudaryono juga menyoroti adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam kondisi tertentu yang dinilai menunjukkan masih lemahnya distribusi hasil pembangunan. Karena itu, Sudaryono menekankan perlunya perbaikan sistem agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Sudaryono.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan desa dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya.
Sudaryono menyebut pemerintah juga tengah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk penertiban izin usaha yang dinilai tidak sesuai aturan serta pengawasan terhadap praktik yang merugikan negara.
“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” ujar Sudaryono.
Usai acara, Sudaryono mengatakan pembentukan PKMPI merupakan inisiatif kepala desa di Jawa Tengah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah.
Menurut Sudaryono, kepala desa memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kepala desa itu penting, tokoh di desa, jadi didengar oleh rakyatnya. Sehingga saya kira perlu bagaimana sinergisitas program itu bisa sampai ke masyarakat desa dan dirasakan manfaatnya,” kata Sudaryono.
