PravadaNews – Harapan publik terhadap perbaikan kinerja dari pemerintah melalui desakan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet diduga bakal pupus setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama-nama yang dilantik pada Senin (29/4/2026).
Pasalnya, ekspetasi masyarakat terhadap munculnya nama-nama baru dalam reshuffle kabinet itu ternyata pupus, karna hanya di isi sebagian besar orang-orang lama yang berada di pusara kekuasaan.
Padahal desakan agar Presiden melakukan penyegaran di tubuh pemerintahan datang dari berbagai arah seperti akademisi, pengamat politik, hingga masyarakat luas yang berharap adanya perbaikan kinerja di sektor-sektor strategis.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai bahwa momentum reshuffle kali ini belum juga menjawab substansi tuntutan publik.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Lili itu mengatakan keputusan perombakan kabinet yang sebelumnya dinanti-nanti masyarakat untuk perbaikan itu justru kenyataanya tidak sesuai dengan harapan.
“Ekspektasi dan dorongan publik untuk melakukan reshuffle begitu tinggi. Presiden memang meresponsnya, tetapi sayangnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Lili kepada PravadaNews, Rabu (29/4/2026).
Lili juga turut menyoroti keputusan reshuffle kabinet yang sebelumnya dianggap menghadirkan figur baru dengan kompetensi yang relevan terhadap kebutuhan kementerian, justru hanya diwarnai oleh rotasi internal.
Sejumlah nama lama kembali muncul, hanya bergeser posisi, tanpa memberikan sinyal kuat adanya perubahan arah kebijakan atau peningkatan kualitas tata kelola.
Menurut Lili, pola ini juga turut memperlihatkan kecenderungan politik akomodatif yakni upaya merangkul berbagai kepentingan politik dalam satu koalisi besar ketimbang pendekatan berbasis meritokrasi.
“Orang yang diangkat tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensi,” ujar Lili.
Dalam konteks ini, menurut Lili, kursi jabatan publik hanya tampak sebagai hasil kompromi politik daripada refleksi kebutuhan profesional.
Lili menegaskan, bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai efektivitas pemerintahan ke depan.
Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu menyebut publik, yang sejak awal berharap reshuffle menjadi titik balik perbaikan dari pemrintah, kini justru dihadapkan pada realitas yang terasa stagnan.
Lili menekankan, dalam lanskap politik yang semakin kompleks, keputusan mereshuffle kabinet harusnya dapat menjadi instrumen yang strategis memperkuat kinerja negara.
Lili menambahkan, tanpa adanya keputusan keberanian untuk menempatkan posisi kompetensi di atas kompromi, peluang melakukan lompatan perbaikan tampaknya akan terus tertunda.
“Alih-alih mengangkat kembali orang-orang lama dan hanya menggeser posisi sehingga ada kesan sebagai bentuk politik akomodatif,” tandas Lili.
Sebagai informasi, terdapat enam nama tokoh yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).
Adapun enam nama tersebut yakni tokoh aktivis buruh Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.
Selain itu nama yang telah dilantik lainya yakni mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dua nama lainya yakni, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dan juga Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina indonesia.
Dalam kesempatan pelantikan itu Presiden Prabowo juga memimpin langsung sumpah jabatan yang dilakukan Jumhur.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ungkap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik Presiden kemudian menandatangani berita acara pelantikan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
