PravadaNews – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ada enam jabatan setingkat Menteri dan Kepala Badan hingga Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo.
Pelantikan pejabat tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik, Senin (27/4/2026).
Reshuffle yang dilakukan Prabowo ini merupakan rekor perombakan kabinet sebanyak lima kali dalam kurun waktu 1,5 tahun di masa pemerintahan Merah Putih.
Perombakan ini menjadi sinyal belum solidnya kinerja tim eksekutif dalam menopang agenda besar pemerintah, mulai dari stabilitas ekonomi, reformasi birokrasi, hingga percepatan pembangunan nasional.
Frekuensi reshuffle yang terbilang tinggi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi arah kebijakan, proses evaluasi kinerja menteri, serta kemampuan kabinet dalam bekerja secara kolektif dan terkoordinasi di tengah tekanan dinamika politik dan tuntutan pencapaian program
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi menyebut, publik kini mulai mempertanyakan efektivitas kerja para pembantu Presiden dalam menerjemahkan janji-janji strategis pemerintah.
Menurut Iqbal, salah satu indikator utama belum optimalnya kinerja tim terlihat dari energi pemerintahan yang lebih banyak terserap pada konsolidasi internal.
“Jika energi pemerintahan terus habis untuk konsolidasi internal, publik akan membaca Presiden belum menemukan ‘Tim Becus’ yang benar-benar mampu langsung berlari mengikuti ritme kerja pemerintahannya,” tegas Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).
Iqbal menilai pola perombakan yang berulang juga mencerminkan belum stabilnya proses pembentukan tim kerja yang efektif.
Menurut Iqbal, pola bongkar pasang kabinet yang terjadi secara intens dalam waktu singkat ini menegaskan proses pembentukan tim masih berada dalam fase trial and error.
“Presiden seperti melakukan eksperimen formasi di tengah situasi yang sangat krusial. Dampaknya, konsolidasi kinerja belum mencapai titik stabil,” urainya.
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan, ketidakstabilan komposisi tim ini berdampak langsung pada lemahnya konsistensi implementasi kebijakan di level birokrasi.
“Frekuensi kocok ulang kabinet ini membuat birokrasi tidak memiliki cukup waktu untuk membangun konsistensi implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, negara berisiko mengalami gangguan pada policy continuity,” jelas Iqbal.
Seperti diketahui, Ada enam jabatan setingkat Menteri dan Kepala Badan hingga Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo.
Pertama; Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, kedua; Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, ketiga; Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Keempat; Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kelima; Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi dan keenam; Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
