PravadaNews – Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute menggelar diskusi terbuka di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu (23/5/2026), guna menelaah secara kritis angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/YoY) yang dirilis Badan Pusat Statistik.
Forum tersebut juga membahas sejumlah kerentanan struktural ekonomi Indonesia yang dinilai masih membayangi kondisi perekonomian nasional.
Dalam pemaparannya, para ekonom menyoroti adanya dugaan inkonsistensi internal dalam data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan BPS.
Berdasarkan kajian tahun 2026, ditemukan kejanggalan antara kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang justru tercatat sebesar 5,04 persen.
Kondisi itu dinilai memunculkan pertanyaan mendasar terkait integritas dan konsistensi metode pengukuran data ekonomi nasional.
Kajian tersebut menyebutkan, apabila inkonsistensi itu dikoreksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 diperkirakan berada pada kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen, atau lebih rendah dibanding angka resmi yang diumumkan BPS.
Selain membahas kualitas data pertumbuhan ekonomi, diskusi juga menyoroti tekanan ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, ruang fiskal APBN yang semakin terbatas, tantangan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga kuartal IV 2026, hingga dampak konflik Iran–Amerika Serikat terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Tak hanya itu, para peserta juga menyinggung implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 terhadap perekonomian nasional dan sektor perdagangan dalam negeri.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam sambutannya menegaskan pentingnya kepastian dan kredibilitas data pemerintah di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.
Diskusi tersebut dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama menghadirkan sejumlah pemantik diskusi yang membahas isu ekonomi terkini, mulai dari kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, tekanan depresiasi rupiah, hingga menyempitnya ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
