PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto sedang membangun legitimasi politik melalui narasi kebangkitan ekonomi nasional ketika berpidato di Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Prabowo saat ini menyadari bahwa legitimasi politik tidak cukup apabila hanya bertumpu terhadap narasi stabilitas pemerintahan.
Maka dari itu, pidato Prabowo di Rapur DPR RI adalah bentuk representasi dalam membangun dukungan publik melalui gagasan besar terkait arah baru ekonomi Indonesia.
“Prabowo memang telah lama menyadari legitimasi politiknya tidak cukup hanya dengan stabilitas, tetapi juga harus dibangun dalam narasi perjuangan nasional akan kebangkitan ekonomi dengan menggagas arah baru ekonomi Indonesia di bawah kendali kepemimpinannya,” kata Efriza kepada PravadaNews, Kamis, (28/5/2026).
Baca Juga: Hilirisasi CPO ‘Jangan Jauh Api dari Panggang’
Pidato Prabowo di DPR RI pada 20 Mei lalu yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Efriza melihat Prabowo sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk menggaungkan kebangkitan ekonomi.
“Momentum Hari Kebangkitan Nasional dijadikan sebagai dasar Kebangkitan Ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Efriza.
Menurut Efriza, Indonesia di era Prabowo menginginkan seluruh elemen negara bergerak dalam satu arah untuk mendukung kepemimpinannya serta kebijakan pemerintah.
“Prabowo menginginkan seluruh elemen negara terkonsolidasi mendukung kepemimpinannya dan juga mendukung seluruh kebijakan pemerintah melalui sistem komando yang dipimpinnya,” kata Efriza.
Sebab jika kebijakan ekonomi tidak ditopang dengan prinsip humanis dan relasi politik akan menimbulkan dampak serius pada ekosistem bernegara.
“Ini menjelaskan bahwa Kebangkitan Nasional adalah Kebangkitan Ekonomi dan sekaligus kebangkitan demokrasi terpimpin model baru,” pungkas Efriza.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di Rapur DPR RI pada pekan lalu, memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di 2027.
Prabowo menekankan target penurunan defisit anggaran, peningkatan penerimaan negara, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Pemerintah, kata Prabowo, akan menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Prabowo, ruang fiskal yang lebih sehat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar. “Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.
Selain menekan angka defisit, pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara naik menjadi 11,82 sampai 12,40 persen dari PDB. Kenaikan penerimaan akan didorong melalui optimalisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam.
Dalam pidatonya, Prabowo pun memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Target itu disebut sebagai tahap awal menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Adapun nilai tukar rupiah bakal diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Prabowo, stabilitas kurs penting untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus mengendalikan inflasi impor. Di sektor sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga dipatok menurun ke kisaran 4,30 sampai 4,87 persen pada 2027.
Pemerintah berharap penciptaan lapangan kerja formal meningkat signifikan dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen tahun depan. Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan 5.000 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
Program itu disebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi maritim. Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyoroti apa yang disebutnya sebagai anomali ekonomi nasional. Prabowo mempertanyakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen selama beberapa tahun terakhir.
Namun jumlah kelas menengah justru malah menurun dan angka kemiskinan meningkat. “Tujuh tahun kali 5 persen, ekonomi kita tumbuh 35 persen. Tapi rakyat miskin justru bertambah,” pungkas Prabowo.
