PravadaNews – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tantangan swasembada pangan di tengah penurunan produksi padi April 2026 dan kenaikan harga beras di penggilingan.
BPS mencatat produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada April 2026 mencapai 7,63 juta ton. Jumlah tersebut turun 16,03 persen dibanding April 2025 yang mencapai 9,09 juta ton.
Tekanan produksi itu berjalan beriringan dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Mei 2026 sebesar 127,73 atau naik 1,99 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada periode yang sama, harga beras premium di penggilingan naik 0,56 persen menjadi Rp14.667 per kilogram, sedangkan beras medium naik 0,79 persen menjadi Rp13.402 per kilogram.
Baca juga: Adanya Dugaan Inkonsistensi Internal di dalam Data BPS
Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menilai swasembada pangan tidak cukup dibaca sebagai keberhasilan menaikkan angka produksi. Agenda tersebut berkaitan dengan pasokan, harga, kesejahteraan petani, hingga kemampuan negara menghadapi tekanan ekonomi global.
“Pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” jelas Abdul dalam keterangan resmi yang diterima, dikutip Selasa (2/6/2026).
Abdul menyampaikan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan pangan tetap menjadi bagian dari demokrasi. Namun, kritik terhadap swasembada pangan perlu bertumpu pada data agar tidak melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan produksi dalam negeri.
Bagi Abdul, tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan dinamika ekonomi dunia tetap harus diantisipasi dalam kebijakan pangan. Karena itu, penguatan produksi perlu diikuti perbaikan irigasi, sarana produksi, produktivitas, dan pengawasan distribusi.
“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai. Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” tegas Abdul.
Penguatan tata niaga menjadi penting agar swasembada tidak berhenti pada angka produksi. Kebijakan pangan perlu menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan harga yang tetap terjangkau bagi konsumen.
Arah penguatan pangan itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (1/6). Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional bersama hilirisasi sumber daya alam (SDA), koperasi, dan pembangunan ekonomi desa.
“Dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ujar Prabowo, dipantau redaksi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Kepala negara itu juga mengatakan kekayaan SDA dan komoditas strategis harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Dalam sektor pangan, kebijakan tersebut menuntut produksi yang kuat, distribusi yang tertib, serta ketersediaan pupuk tepat waktu dengan harga yang benar bagi petani. (Nur Aida Nasution)
