PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana beserta dua pejabat lainnya pada Selasa (2/6/2026).
Pencopotan itu diduga karena pernyataan Dadan yang menimbulkan polemik dan acapkali blunder dalam menjalankan kebijakan BGN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN.
Prasetyo menekankan, temuan-temuan tersebut menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo untuk mencopot Dadan.
Baca Juga: PT DSI Tak Ganggu Kegiatan Eksportir CPO
“Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).
Selain Dadan, Presiden Prabowo juga mencopot dua pejabat BGN lainya yakni Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya.
Pemerintah berharap pergantian tersebut dapat mempercepat perbaikan terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan selama proses evaluasi.
Adapun catatan yang perlu dilakukan perbaikan yakni nilai kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain SOP, aspek lain yang menjadi alasan pemerintah mencopot tiga pejabat BGN itu yakni terkait nilai disiplin dalam menjalankan tata kelola lembaga, dan pengawasan terhadap kualitas makanan.
“Beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” pungkas Prasetyo.
Sebagai pengganti, Presiden Prabowo telah menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil kepala lembaga tersebut.
Sebelum dicopot, Dadan usul untuk memperluas program MBG ke sekolah anak-anak Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.
Namun, usulan tersebut mendapatkan kritikan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memprioritaskan pemerataan program di Indonesia sebelum mempertimbangkan bagi siswa sekolah Indonesia di Arab Saudi.
Irma menekankan, sebaiknya pemerintah perbaiki dulu kekurangan-kekurangan yang belum berjalan di dalam realisasi program MBG di dalam negeri.
“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma.
Di sisi lain, Irma juga menekankan bahwa masih banyak anak sekolah di berbagai daerah yang saat ini kondisinya belum menerima manfaat MBG.
