PravadaNews – Penolakan 56 ton beras bantuan pangan dari BULOG di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menjadi sorotan di tengah kebijakan pemerintah yang menyerap gabah kering dari semua kualitas.
Peristiwa tersebut dinilai mengungkap risiko yang selama ini mengintai pengelolaan cadangan beras pemerintah, mulai dari penurunan mutu gabah yang diserap, lamanya penyimpanan stok, hingga lemahnya disiplin rotasi persediaan di gudang Perum BULOG.
Jika tidak diantisipasi dengan pengawasan kualitas yang ketat, kebijakan penyerapan gabah secara masif berpotensi menimbulkan masalah mutu beras yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan pemerintah.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, masalah tersebut tidak cukup dibaca sebagai keluhan desa penerima. Menurut Khudori, titik persoalan berada pada desain pengadaan, pengelolaan mutu, dan kecepatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam catatan Khudori, stok beras BULOG pada awal Juni 2026 mencapai sekitar 5,3 juta ton di gudang dan gudang sewaan. Jumlah itu mencakup stok berjalan tahun sebelumnya, sehingga umur simpan beras menjadi faktor penting dalam membaca risiko penurunan mutu.
“Menyetok beras lebih 5 juta ton tak ubahnya ‘bom waktu’ yang bisa meledak setiap saat,” ucap Khudori kepada PravadaNews, dikutip Kamis (11/6/2026).
Khudori menjelaskan, gabah serapan BULOG tidak homogen karena kadar air, butir hampa, dan butir hijau berbeda di setiap pasokan. Variasi itu membuat biaya sortasi dan pengeringan meningkat, sementara rendemen giling serta mutu beras cadangan dapat ikut tertekan.
Bagi Khudori, kebijakan menyerap gabah semua kualitas memang membantu petani saat panen, tetapi membawa konsekuensi pada gudang BULOG.
“Beras dari gabah bermutu rendah cenderung lebih sulit bertahan lama, terutama ketika outlet penyaluran tidak cukup besar dan pasti,” jelas Khudori.
Pengamat itu juga menyoroti terbatasnya saluran pengeluaran beras pemerintah di tengah stok yang terus bertahan pada level tinggi. Ketika SPHP bergantung kondisi pasar dan bantuan pangan bergantung anggaran, rotasi gudang menghadapi tekanan lebih berat sepanjang tahun.
Di sisi lain, data resmi memperlihatkan penugasan pemerintah memang mendorong BULOG menyerap gabah dan beras dalam volume besar. Perum BULOG mencatat serapan 3.008.626 ton setara beras per 3 Juni 2026, setara 75 persen dari target nasional.
“BULOG telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras,” ungkap Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan tertulisnya.
BULOG menyatakan kebijakan HPP Rp6.500 per kilogram memberi kepastian pasar bagi petani. Diketahui, stok Cadangan Beras Pemerintah telah melampaui 5 juta ton untuk stabilisasi harga, bantuan pangan, dan kebutuhan pemerintah lain.
Bapanas dan pemerintah menempatkan bantuan pangan serta SPHP sebagai saluran pelepasan stok, termasuk tambahan bantuan 10 kilogram untuk 33,244 juta penerima. Dengan stok besar dan outlet bergantung anggaran, mutu beras menuntut transparansi umur stok, standar pengujian, dan rotasi gudang secara berkala.
