PravadaNews – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Iran seharusnya dapat kembali menjual minyak, produk petrokimia, dan produk turunan minyak bumi setelah memorandum itu ditandatangani pada Jumat lalu.
Penjualan tersebut, menurut dia, dapat dilakukan “tanpa hambatan atau masalah apa pun,” ujar Baghaei, melansir dari Kantor Berita IRNA, Rabu (17/6/2026).
Terkait dugaan perbedaan sikap antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan Perdana Menteri Israel, Baghaei menilai zionis Israel selama ini menolak setiap perkembangan yang dapat membawa perdamaian, stabilitas, dan ketenangan di kawasan Timur Tengah.
Baghaei menegaskan, hal utama bagi Teheran adalah komitmen Washington dalam menjalankan memorandum tersebut. Baghaei juga menyebut setiap pelanggaran oleh pihak lain atau sekutu AS di kawasan tetap menjadi tanggung jawab Washington.
Baca Juga: Musuh Tak Berani Dekati Pantai Iran Selama Perang
Mengenai Selat Hormuz, Baghaei menjelaskan memorandum itu mengatur agar Iran bekerja sama dengan Oman dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lain. Langkah itu diperlukan untuk memastikan pelayaran tetap aman dan terlindungi di jalur perairan strategis tersebut.
Baghaei menyatakan tanggung jawab pengelolaan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz berada pada Iran sebagai negara pesisir. Baghaei juga menegaskan tidak ada keraguan bahwa kedaulatan dan posisi Iran dalam persoalan itu tetap terjaga.
Baghaei mengatakan Iran tidak berupaya mengenakan biaya transit di Selat Hormuz. Namun, biaya layanan tetap dapat dipungut untuk bantuan navigasi, perlindungan lingkungan, asuransi kapal jika diperlukan, serta layanan terkait lain yang disediakan Iran dan Oman.
Jika komitmen tersebut tidak dijalankan, Iran akan memberikan respons timbal balik. Baghaei menilai Teheran tidak dapat diharapkan tetap mematuhi kewajibannya ketika pihak lain tidak melakukan hal yang sama.
Terkait kemungkinan keterlibatan kembali Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA), Baghaei mengatakan Iran “sama sekali tidak puas” dengan kinerja lembaga pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut maupun direktur jenderalnya.
Baghaei mengkritik Dewan Gubernur IAEA karena mengadopsi resolusi terhadap Iran tanpa menyinggung serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir damai Iran.
Baghaei menilai pendekatan IAEA terhadap Iran bersifat “politis” dan tidak membantu penyelesaian masalah. Baghaei juga menilai komentar direktur jenderal IAEA telah melampaui mandat teknis lembaga tersebut.
Menurut Baghaei, Iran belum dapat membahas peran IAEA ke depan karena serangan terhadap fasilitas nuklirnya menjadi perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan IAEA harus menjalankan tugasnya dan “memperbaiki perilakunya” sebelum dapat memainkan peran konstruktif dalam isu nuklir Iran.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan memorandum tersebut tidak hanya menyangkut penghentian perang di Iran, tetapi juga penghentian agresi Israel di Lebanon.
Araghchi menyebut perang di Lebanon telah terhubung dengan perang terhadap Iran, sehingga kedua front itu saling berkaitan dalam posisi diplomatik Teheran.
“Karena perang di Lebanon dan agresi rezim Zionis terhadap Lebanon selatan telah terhubung dengan perang terhadap Iran, dan kedua front itu saling terkait serta bergantung satu sama lain, Republik Islam sejak awal menganggap penghentian perang di Lebanon sebagai syarat untuk mengakhiri perang dengan Iran,” kata Araghchi.
Araghchi juga menegaskan perang belum dapat dianggap selesai tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki selama eskalasi terbaru.
