PravadaNews – Aksi saling kritik terjadi antara sejumlah kader dari partai politik pro pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Aksi saling kritik tersebut muncul berawal dari pernyataan sejumlah kader partai pro pemerintah yang meminta PDIP menunjukan sikap politiknya secara nyata mengenai konstelasi geopolitik nasional.
Sejumlah kader partai politik pro pemerintah itu juga menanyakan langsung terkait sikap PDIP soal kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo apakah mendukung atau tidak.
Menyikapi kritik itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menegaskan pihaknya akan terus bekerja untuk menjalani fungsi pengawasan soal kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang tidak berpihak ke rakyat.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Deddy itu mengaku sebagai legislatif pihaknya akan terus melakukan kontrol dan juga pengawasan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah.
Deddy menekankan, sebagai salah satu fraksi di parlemen, PDIP akan bertindak objektif untuk mengawal kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan budaya kritis.
“Saya tegaskan bahwa fungsi DPR bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kekuasaan,” kata Deddy dalam keterangannya, dikutip Senin (22/6/2026).
Anggota Komisi II DPR itu menilai, keberadaan DPR dalam lanskap kenegaraan sebetulnya berfungsi sebagai penyeimbang mengenai kebijakan-kebijakan eksekutif.
Menurut Deddy, kebijakan pusat yang tidak diawasi oleh legislatif berpotensi akan melahirkan poin yang kurang relevan dan terkesan satu pintu.
Dedy berpendapat, jika berlanjut kondisi ini juga ditengarai akan menimbulkan kembalinya sistem masa pemerintahan orde baru yang otoriter.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” terang Deddy.
Deddy menekankan, sebagai wakil rakyat sebaiknya tetap fokus saja menjalankan tugas dibandingkan sibuk mengurusi pemetaan antara relasi kuasa di dalam parlemen.
Deddy menambahkan, prinsipnya PDIP akan tetap bersikap tegak lurus untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menjadi penyeimbang di dalam parlemen secara konstruktif.
“PDI Perjuangan tegak pada pendirian kami: menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tetap mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan,”tutup Deddy.
Sebagai informasi, polemik ini muncul, ditengarai imbas dari komentar Sejumlah kader partai pro pemerintah mengenai sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih tidak jelas.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid meminta PDIP untuk menunjukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. “Jangan abu-abu,” kata Jazilul kepadad wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Jazilul yang meminta PDIP tidak bersikap abu-abu.
Andreas menegaskan, keputusan kongres partai menyatakan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan. “Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan Jumat lalu.
Demokrat juga memberikan tanggapan terkait posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, PDIP perlu memberikan penjelasan kepada publik soal sikap politiknya.
“Bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung,” kata Herzaky, Sabtu (20/6).
Demokrat, kata Herzaky, memiliki pengalaman selama 9 tahun di luar pemerintahan. Herzaky menegaskan bahwa partainya bersikap tegas bahwa tidak berada di luar pemerintahan.
“Kita mengambil sikap yang tegas dan jelas. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas,” kata Herzaky.
