PravadaNews – Bonus demografi Indonesia menuju 2045 berjalan di tengah pertumbuhan sektor informal yang lebih cepat dibanding sektor formal.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Azhar Syahida, menilai pasar kerja tidak cukup dibaca dari angka pengangguran. Struktur pekerjaan, upah, dan perlindungan kerja juga menjadi ukuran penting.
Lebih lanjut, Azhar menyebut pemulihan pasar kerja setelah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) belum merata.
“Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 4,68 persen pada Februari 2026 tidak mencerminkan kondisi ketenagakerjaan secara umum, seperti problem pengangguran terdidik dan menguatnya sektor informal,” papar Azhar dalam diskusi Ruang Gagasan, dikutip Sabtu (27/6/2026).
Adapun Azhar menjelaskan rasio ketergantungan atau dependency ratio Indonesia mencapai 47 persen pada 2023. Angka itu mendekati 50 persen, saat beban penduduk produktif terhadap kelompok tidak produktif makin besar.
Selanjutnya, Azhar menilai kebijakan tenaga kerja perlu diarahkan pada penciptaan pekerjaan produktif. Industri padat karya, sektor jasa, usaha daerah, dan pelatihan singkat menjadi bagian penting.
Lebih jauh, investasi perlu diarahkan ke sektor yang membuka banyak lapangan kerja. “Kita perlu mendorong investasi supaya lapangan pekerjaan itu ada,” jelas Azhar.
Di sisi lain, berdasarkan data temuan Azhar menunjukkan sektor formal tumbuh 0,8 persen dalam empat tahun terakhir. Pada periode sama, sektor informal tumbuh 3,2 persen atau empat kali lipat lebih cepat.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang. Jumlah itu naik 1,896 juta orang dibanding Februari 2025.
BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 sebesar 4,68 persen. “Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar 3,29 juta rupiah,” tulis BPS dalam rilis ketenagakerjaan terbaru.
Seperti diketahui, data yang ada menunjukkan bonus demografi berkaitan erat dengan struktur pasar kerja. Kebijakan menuju 2045 perlu mengarah pada investasi, industrialisasi, pelatihan, dan pemerataan kerja layak.
