PravadaNews – Klaim tingkat pengangguran turun berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Lulusan baru masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
Program Magang Nasional melalui MagangHub yang dicanangkan pemerintah pun dipertanyakan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68%. Angka itu turun 0,08% poin dibanding Februari 2025.
Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang. Penduduk bekerja tercatat 147,67 juta orang, sedangkan rata-rata upah buruh berada di level Rp3,29 juta.
Baca Juga: Industri Manufaktur Hadapi Tantangan tapi Tetap Ekspansi
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tingkat pengangguran pada Agustus 2025 turun menjadi 4,85% dari 4,91% pada Agustus 2024.
Stimulus ekonomi sepanjang 2025, lanjut Purbaya, diarahkan untuk menjaga daya beli dan memperkuat sektor riil.
“Stimulus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil melalui dukungan kepada UMKM, sektor padat karya, sektor perumahan, program magang, pemberian diskon tiket pada masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda,” kata dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026)
Masuknya skema program magang ini menyasar lulusan baru yang berada pada masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan, evaluasi pelaksanaan Maganghub 2025 dilakukan terhadap 65.245 peserta dari dua batch. Evaluasi itu mencakup seluruh peserta program.
Hasilnya, 30% peserta mendapat penawaran kerja dari perusahaan tempat magang. Sementara itu, 33% belum ditawari tapi memiliki indikasi peluang, dan 37,2% belum memperoleh tawaran sampai program selesai.
Data itu menunjukkan skema pemagangan berperan sebagai jembatan awal menuju dunia kerja. Namun, angka ini belum cukup untuk menyimpulkan MagangHub sebagai faktor utama penurunan pengangguran nasional.
Diketahui, pemerintah tetap melanjutkan Program Magang Nasional pada 2026 dengan target lebih besar. Program tersebut disetujui untuk sekitar 150.000 peserta, dengan tahap awal sekitar 50.000 peserta.
Di sisi lain, Pengamat Politik Hendri Satrio menilai, perluasan program harus dibaca bersama hasil serapan kerja sebelumnya.
“Kalau tahun lalu 30 persen diterima kerja, ya bagus. Tapi kan itu baru 30 persen. Sisanya bagaimana? Jangan angka 30 persen itu dijadikan tepuk tangan, sementara yang 70 persen lagi jadi catatan kaki,” ujar Hendri kepada PravadaNews, Selasa (30/6).
Menurutnya, ukuran keberhasilan harus dilihat dari nasib peserta setelah masa magang berakhir. Perusahaan perlu membuka jalur rekrutmen, bukan hanya menyediakan ruang pelatihan sementara.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berharap keberlanjutan menjadi kunci agar MagangHub tidak berhenti sebagai statistik penyerapan. Tanpa pekerjaan tetap, anggaran Rp4,2 triliun berisiko terbaca sebagai subsidi tenaga kerja sementara, bukan investasi sumber daya manusia (SDM).
