PravadaNews – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi perhatian dalam tata kelola pembangunan manusia ketika teknologi semakin dekat dengan kebijakan publik.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Telisa Aulia Falianty menilai, pembangunan nasional perlu tetap menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Sehingga teknologi hanya harus diposisikan sebagai alat, agar kapabilitas manusia tidak tergantikan dalam proses pembangunan.
“Jangan sampai keberadaan manusia ditelan oleh teknologi. Teknologi adalah sebagai alat,” ujar Telisa dalam diskusi publik Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, dikutip Minggu (5/7/2026).
Adapun Telisa menekankan AI perlu berjalan berdampingan dengan manusia, bukan menggantikan peran manusia dalam menentukan arah pembangunan. Nilai kemanusiaan, integritas, dan humanisme tetap perlu dijaga ketika teknologi bergerak lebih cepat dari kesiapan sosial.
Selanjutnya, Telisa menyoroti kebutuhan regulasi karena tren penggunaan AI mulai memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan peran manusia. “Regulasi ini sangat diperlukan. Karena saya cukup khawatir melihat tren perkembangan AI,” kata Telisa.
Di sisi lain, Telisa menjelaskan kecerdasan manusia tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kapabilitas manusia tetap perlu diperkuat agar inovasi tidak menghilangkan ruang partisipasi dan nilai publik.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ibnu Yahya, menilai data menjadi hulu kebijakan digital. Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga memasukkan cakupan digital dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Data inilah yang menjadi penting sekarang, data inilah yang menjadi urgent sekarang,” kata Ibnu dalam sesi diskusi, Rabu (1/7).
Lebih jauh, Ibnu menjelaskan AI dapat membantu pencarian informasi dan analisis, tetapi hasilnya tetap membutuhkan verifikasi manusia. Risiko muncul ketika AI mengambil sumber tidak akurat, lalu keluaran tersebut digunakan tanpa memahami konteks data.
Seperti diketahui, AI mulai masuk ke layanan publik, ekonomi digital, pengolahan data, dan analisis kebijakan pemerintah. Kondisi ini membuat tata kelola pembangunan manusia perlu bertumpu pada regulasi, akurasi data, dan kendali manusia.
