PravadaNews – Kabar Tokopedia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sampai ke telinga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
Said Iqbal mengaku bahwa dirinya dalam waktu dekat ini akana bertemu dengan para pekerja dan perwakilan Perseroan.
“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan,” kata Said Iqbal.
Ketua Umum Partai Buruh itu menuturkan bahwa pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari semua pihak untuk mencari jalan keluar yang tepat.
“Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi,” ujar Said Iqbal.
“Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” tambah Said Iqbal.
Baca Juga: Respons GoTo soal Tokopedia PHK Massal
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dikabarkan melakukan PHK sebesar 90% dari total karyawannya. Kabar Tokopedia melakukan PHK itu santer pasca diambil alih oleh TikTok.
GOTO sendiri tercatat merupakan pemegang 24,99% saham Tokopedia berdasarkan informasi dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
PHK yang dilakukan Tokopedia tentu telah dilakukan kajian secara mendalam dan GOTO menghargai langkah yang dilakukan perseroan.
“Perseroan sebagai pemegang saham sebesar 24,99% di PT Tokopedia, menghormati setiap langkah-langkah yang diambil atau akan diambil oleh manajemen PT Tokopedia sehubung dengan rencana penyesuaian organisasi,” kata Direktur GOTO, Simon Tak Leung Ho melansir dari Keterbukaan Informasi BEI, dikutip Minggu (5/7/2026).
GOTO mengatakan bahwa PHK yang dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap perseroan.
“Perseroan mencatatkan investasinya di PT Tokopedia menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 228, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura Bersama. Dengan demikina, kemungkinan adanya dampak keuangan terhadap Perseroan hanya akan terbatas,” jelas Simon.
Tokopedia menambahkan bahwa PHK yang terjadi tidak memberi dampak kepada keuangan Perseoran. Tokopedia memastikan, layanan platform masih tetap berjalan normal.
“Terkait dengan aspek non-keuangan, Perseroan juga tidak memperkirakan adanya dampak material sehubung dengan berita yang beredar tersebut,” kata Simon.
