PravadaNews – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk melakukan pengumpulan data mengenai ancaman dan potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan berbarengan dengan musim kemarau.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengatakan, pemetaan yang akurat menjadi kunci agar langkah antisipasi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Alex pun menjelaskan, data yang komprehensif juga akan memudahkan wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah.
“Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah untuk menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino.
Politisi PDI-Perjuangan itu menilai, setiap daerah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda sehingga strategi penanganannya tidak dapat disamaratakan.
Oleh karena itu, BNPB dinilai perlu berperan sebagai koordinator dalam menghimpun data dari berbagai wilayah agar kebijakan mitigasi lebih terukur.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” jelas Alex.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempersiapkan langkah mitigasi yang serius dalam menghadapi ancaman El Nino 2026.
Menurut Danang, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi akurat mengenai cuaca dan iklim agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini.
“BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Danang dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (30/7).
Legislator dapil Jawa Tengah III ini berpendapat bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap sektor pertanian, sumber daya air, hingga mobilitas transportasi.
Terkait hal tersebut, Danang menilai, koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat agar langkah mitigasi berjalan efektif.
“Mitigasi tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh daerah yang berpotensi terdampak telah memiliki peta risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya untuk menghadapi dampak El Nino,” tegas Politisi Fraksi Gerindra ini.
