PravadaNews – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia beras fortifikasi yang diduga telah merugikan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Langkah penindakan pun disebut akan segera dilakukan dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pangan nasional sekaligus melindungi hak konsumen.
Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi dan perdagangan beras fortifikasi belakangan menjadi perhatian pemerintah.
Selain dinilai merugikan masyarakat, praktik tersebut juga dikhawatirkan dapat mengganggu program peningkatan kualitas pangan yang selama ini menjadi salah satu fokus pemerintah.
Pemerintah sebelumnya memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Aparat penegak hukum bersama kementerian dan lembaga terkait diminta menindak tegas para pelaku apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program beras fortifikasi.
Di tengah perhatian publik terhadap kasus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memilih irit berkomentar saat dimintai tanggapan oleh awak media.
Alih-alih memberikan penjelasan panjang mengenai perkembangan penanganan kasus, Zulhas justru mengarahkan pertanyaan kepada Menteri Pertanian yang dinilai lebih memahami persoalan tersebut.
“Ditanya Pak Mentan ya,” ujar Zulhas kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Jawaban singkat tersebut menjadi satu-satunya komentar yang disampaikan Zulhas ketika ditanya mengenai langkah pemerintah menghadapi dugaan praktik mafia beras fortifikasi.
Zulhas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses penindakan maupun perkembangan investigasi yang tengah dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menegaskan, akan melakukan perlawanan terhadap mafia beras fortifikasi di Tanah Air.
AMran mengancam, akan menindak tegas para pelaku dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan.
Langkah tegas tersebut diambil bukan tanpa alasan. Amran mengawalinya dengan temuan produk berlabel beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar mutu ketentuan, sehingga berpotensi merugikan konsumen hingga puluhan triliun rupiah.
“Saya mau gebuk ini dua sampai tiga minggu ke depan. Ini yang harus kita lawan bersama. Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin, untuk membantu mencegah stunting, mengatasi masalah kurang gizi melalui penambahan vitamin dan mineral,” tegas Amran di hari yang sama.
Menurut Amran, beras fortifikasi lazimnya diberikan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga wajib dijual dengan harga terjangkau. Amran merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan telah menjadi indikator prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sampai tuntas dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program fortifikasi akan diproses sesuai hukum,” tegas Amran.
