PravadaNews – Panen garam yang melimpah belum sepenuhnya menjadi keuntungan bagi petambak karena peningkatan pasokan mulai menekan harga jual di tingkat petani.
Ketika produksi meningkat saat musim kemarau, petambak justru menghadapi pilihan antara segera menjual hasil panen atau menyimpan garam sambil menunggu harga kembali membaik.
Hal ini terlihat di pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendorong petambak memperkuat penyimpanan dan kelembagaan usaha agar hasil panen tidak langsung dilepas ketika harga mengalami tekanan.
Kabid Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lilik Harnadi mengatakan, produksi garam tahun ini berpotensi meningkat karena kondisi cuaca mendukung proses produksi di sejumlah sentra tambak.
Diketahui, Jawa Tengah memiliki sembilan daerah penghasil garam dengan produksi 2025 mencapai 283.202,19 ton, yang menjadikan provinsi tersebut sebagai salah satu produsen garam terbesar nasional.
Namun, peningkatan produksi itu juga membuat pemerintah daerah memperkuat strategi pengelolaan stok karena pasokan berlebih dapat berdampak terhadap harga garam rakyat.
“Mudah-mudahan petani garam kita masih bisa menahan (penjualan) dulu. Biasanya petambak garam pada saat awal-awal harga masih bagus mereka lepas. Begitu harga mulai turun, nanti akan ditahan di gudang,” ujar Lilik dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Saat ini, harga garam rakyat di sejumlah wilayah Jawa Tengah mulai mengalami tekanan, salah satunya Demak yang berada sekitar Rp600 per kilogram atau Rp60 ribu per kuintal.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, DKP Jawa Tengah mendorong petambak memanfaatkan koperasi sebagai tempat penyimpanan sekaligus pengelolaan hasil produksi sebelum masuk pasar.
Lilik mencontohkan Koperasi Sari Tani Makmur di Kaliori, Kabupaten Rembang, yang mampu mengembangkan produksi garam konsumsi mandiri hingga memiliki produk dengan merek sendiri.
Selain koperasi, pemerintah daerah juga memberikan dukungan produksi melalui bantuan geomembran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen petambak.
“Tahun ini kita menganggarkan pemberian 161 rol geomembran kepada kelompok petambak garam. Jadi kita mencoba tidak hanya dari APBD provinsi, tetapi juga lewat bantuan BI dan Baznas,” tutur Lilik.
Di tingkat nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat tata kelola pergaraman melalui peningkatan kualitas data produksi agar kebijakan pengembangan garam sesuai kondisi lapangan.
KKP menyatakan penguatan pendataan usaha pergaraman menjadi bagian dari strategi menuju swasembada garam 2027 karena data produksi menjadi dasar penentuan kebutuhan, serta evaluasi capaian nasional.
Melalui penguatan data, penyimpanan hasil panen, dan peningkatan kualitas produksi, pemerintah berupaya menjaga agar kenaikan produksi garam dapat memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petambak.
