PravadaNews – Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) membuat industri sawit nasional menghadapi tantangan menjaga pasokan bahan baku di tengah permintaan untuk pangan dan energi yang terus bertambah.
CPO selama ini menjadi bahan baku utama berbagai produk pangan sekaligus komoditas pendukung energi berbasis sawit. Kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan menjadi perhatian ketika produksi nasional belum mengalami peningkatan signifikan.
Hal ini disorot Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov yang mengungkapkan pertumbuhan produksi sawit yang terbatas dapat memicu persaingan penggunaan bahan baku CPO.
“Dengan produksi sawit atau CPO kita yang relatif stagnan, nanti terjadi perebutan bahan baku,” tegas Abra dalam diskusi INDEF, dikutip Senin (24/8/2026).
Peningkatan kebutuhan CPO, jelas Abra, berasal dari dua sektor utama yang sama-sama strategis bagi masyarakat dan perekonomian.
“Yang satunya untuk minyak goreng ataupun produk-produk pangan turunan lainnya, yang kedua dimanfaatkan untuk biofuel,” lanjut Abra.
Baginya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan kebutuhan CPO dan kemampuan produksi nasional. Tanpa penguatan sektor hulu, tambahan permintaan berpotensi memberikan tekanan terhadap ketersediaan bahan baku sawit.
Selain itu, Abra menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas perkebunan agar industri sawit tidak hanya mengandalkan sumber daya yang tersedia saat ini. Langkah ini diperlukan untuk menjaga pasokan CPO bagi kebutuhan domestik sekaligus mempertahankan daya saing perdagangan.
Dari sisi kebijakan perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan memperkuat produktivitas sawit melalui optimalisasi lahan yang sudah tersedia. Pemerintah mendorong peremajaan tanaman, penggunaan benih unggul, serta peningkatan teknologi budidaya untuk meningkatkan hasil produksi.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai sekitar 16,83 juta hektare hingga 2025. Dari jumlah itu, sekitar 6,93 juta hektare merupakan perkebunan rakyat yang menjadi salah satu fokus peningkatan produktivitas.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto menyebut, peningkatan produksi perlu dilakukan melalui optimalisasi kebun yang sudah ada.
“Produktivitas menjadi kunci. Dengan lahan yang sama, kita harus mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi agar kebutuhan nasional terpenuhi sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun,” kata Heru dalam keterangan resminya, Kamis (6/8).
Kementan juga menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu upaya memperkuat sektor hulu. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan produksi dari perkebunan rakyat tanpa bergantung pada pembukaan lahan baru.
Dengan kebutuhan CPO yang terus berkembang, tantangan industri sawit ke depan berada pada kemampuan menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku dan peningkatan permintaan. Penguatan produktivitas menjadi langkah penting agar sawit tetap mampu memenuhi kebutuhan nasional secara berkelanjutan.
