PravadaNews — DPR RI mendorong pemerintah memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana nasional. Penanganan bencana dinilai tidak bisa berjalan sendiri-sendiri di masing-masing kementerian dan lembaga.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas instansi. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kembali leading sector yang mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Puan, Selasa (8/9/2026). Pola koordinasi seperti itu selama ini dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Puan mengatakan DPR memiliki perhatian terhadap penanganan bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Perhatian tersebut tidak hanya diberikan selama masa tanggap darurat.
Menurut Puan, dampak bencana juga dirasakan masyarakat setelah kondisi darurat berlalu. Dampaknya antara lain gangguan pernapasan, terganggunya kegiatan belajar anak-anak, hingga persoalan kesejahteraan keluarga.
“Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi,” ujar Puan. Menurutnya penanganan persoalan yang terjadi saat ini dapat dilakukan lebih cepat.
Pimpinan DPR menyampaikan sikap kelembagaan tersebut seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
DPR menilai kondisi geografis Indonesia juga menjadi alasan pentingnya koordinasi penanganan bencana. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki risiko gempa bumi, erupsi gunung api, dan bencana hidrometeorologi.
Karhutla di sejumlah daerah turut menambah beban penanganan kebencanaan. Dampaknya mencakup kualitas udara hingga layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak.
DPR juga akan meminta pihak terkait menelusuri informasi mengenai lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat. Lahan tersebut disebut beralih fungsi menjadi kebun sawit.
Selain persoalan karhutla, DPR menyoroti wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). DPR meminta rencana tersebut dikaji terlebih dahulu karena kedua lembaga memiliki penugasan yang berbeda.
Melalui sikap tersebut, DPR menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan. DPR juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan lebih baik.
