PravadaNews — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan untuk penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Langkah itu diperlukan karena proses pengalihan utang berpotensi melewati target 15 September 2026.
Andreas menyampaikan permintaan tersebut setelah BAKN DPR RI membahas penyelesaian utang KCIC. Menurut Andreas, rencana cadangan diperlukan agar keterlambatan tidak mengganggu kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
BAKN menilai proses pengalihan utang masih menghadapi sejumlah tahapan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah proses due diligence yang hingga kini masih berjalan.
Andreas memperkirakan proses tersebut sulit rampung sesuai target yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi kemungkinan tenggat 15 September tidak tercapai.
“Potensi tidak tercapai di 15 September itu cukup besar,” ujar Andreas dalam wawancara dengan Parlementaria di PT KAI Bandung, Kamis (10/9/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke Bandung.
Andreas menegaskan keterlambatan penyelesaian pengalihan utang tidak boleh menimbulkan beban baru bagi KAI. BAKN meminta skenario alternatif disiapkan jika utang KCIC telah jatuh tempo sementara proses pengambilalihan belum selesai.
Menurut Andreas, persoalan tersebut masih berada dalam tahapan penyelesaian. Proses due diligence menjadi salah satu faktor yang membuat penyelesaian pengalihan utang membutuhkan waktu.
BAKN juga menyoroti tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan KCIC. Andreas meminta KAI, PT Bukit Asam, Danantara, dan Badan Pengelola BUMN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan BPK tersebut, menurut Andreas, perlu ditindaklanjuti karena persoalan serupa disebut kerap berulang. Andreas meminta seluruh pihak terkait memastikan penyelesaian dilakukan secara optimal.
Andreas juga menekankan peran Danantara sebagai pemegang saham KAI dan Bukit Asam. Posisi tersebut membuat Danantara dinilai memiliki kewajiban untuk melakukan supervisi terhadap pengelolaan perusahaan.
“Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang kewajiban pemegang saham untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mereka itu berjalan selain mencapai hasil secara optimal, tapi juga tata kelolanya itu baik,” kata Andreas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh berada di kisaran Rp1 triliun per tahun setelah pemerintah melakukan restrukturisasi.
Restrukturisasi utang tersebut memiliki tenor hingga 80 tahun. Purbaya mengatakan nilai cicilan dapat berubah setiap tahun sesuai dengan skema pembayaran.
Purbaya mengatakan utang tersebut akan dicicil dalam jangka waktu hingga 80 tahun. Cicilan yang harus dibayarkan disebut berada di angka sekitar Rp1 triliun per tahun.
“80–90 triliun, tapi di-stretch 80 tahun,” kata Purbaya.
