PravadaNews — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati prihatin atas kasus keracunan yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan siswa tersebut mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (11/9/2026).
Sari menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut Sari, keamanan dan kualitas makanan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG.
Program MBG, kata Sari, merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak. Karena itu, seluruh pelaksanaan program harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas,” kata Sari dalam keterangan pers, Sabtu (12/9/2026).
Sari meminta penyebab keracunan tersebut diusut secara menyeluruh. Sari juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Menurut Sari, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada pencarian penyebab keracunan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap tahapan pengolahan dan penyajian makanan telah sesuai prosedur.
“Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegas Sari Sanksi tersebut diperlukan jika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau kelalaian.
DPR RI juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Pengawasan tersebut mencakup kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR,” ujar Sari. Sari juga mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.
Sari menegaskan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas dan keamanan makanan juga menjadi indikator penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Sari, MBG seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Kasus di Lombok Tengah dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan.
Sari berharap evaluasi tersebut dapat memperbaiki pelaksanaan MBG di lapangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, setiap anak diharapkan mendapatkan makanan yang aman dan bergizi.
