PravadaNews – Pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026 belum otomatis menjamin manfaat subsidi energi lebih banyak diterima masyarakat berpenghasilan rendah.
Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Annisa Utami Kusumanegara, menilai subsidi energi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi penggunanya.
Menurut Annisa, skema tersebut membuat manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 kilogram, dan listrik bergantung pada penggunaan masing-masing konsumen.
“Subsidi kita memang masih melekat pada barang, bukan pada orang. Artinya, subsidi akan mengikuti pola konsumsinya,” kata Annisa dalam diskusi INDEF, Sabtu (23/10/2026).
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dijelaskannya, kelas menengah mencakup sekitar 17% penduduk. Namun, kelompok ini menggunakan hampir sepertiga listrik rumah tangga dan bensin nasional.
Sementara itu, gabungan kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup sekitar dua pertiga penduduk. Konsumsi kedua kelompok tersebut mencapai 79% listrik dan 81% bensin nasional.
Annisa mengungkapkan, pola konsumsi ini berisiko membuat kelompok yang tidak berhak ikut menikmati subsidi (inclusion error), sementara masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan manfaatnya (exclusion error).
“Jadi, ada inclusion error dan exclusion error pada saat yang bersamaan di bagian subsidi energi kita,” ungkap Annisa.
Untuk mengatasinya, Annisa mengusulkan subsidi bagi masyarakat rentan diberikan berdasarkan penerima yang berhak. Adapun dukungan bagi transportasi umum dan logistik dapat disesuaikan dengan tujuan penggunaannya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah meminta pemerintah memperbaiki pendataan penerima subsidi dalam rapat pada September lalu.
Said mencontohkan masyarakat yang seharusnya masuk desil tiga justru tercatat pada desil sembilan. Desil sendiri dikenal sebagai pengelompokan penduduk menjadi sepuluh lapisan berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Untuk mengurangi kesalahan tersebut, Said mengusulkan penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari atau retina guna memverifikasi identitas penerima bantuan.
Selain pendataan, Said mempertanyakan kelayakan kompensasi energi yang diberikan kepada sektor tertentu karena anggaran ini berpotensi dialihkan untuk memperkuat subsidi masyarakat yang membutuhkan.
“Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi?” tanya Said dalam rapat bersama pemerintah.
Karena itu, Said meminta pemerintah mengevaluasi efisiensi pemberian kompensasi kepada sektor industri agar penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
