PravadaNews – Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026. Harga tersebut menjadi acuan bagi Perum Bulog dalam menyerap gabah hasil panen petani untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Namun, kondisi pasar mulai berubah. Harga gabah di tingkat petani kini terus bergerak naik, bahkan mencapai Rp9.000 per kilogram pada periode Oktober–November 2026.
Kenaikan ini terlihat dari tren harga gabah sejak akhir 2025. Pada November–Desember 2025, harga GKP berada di kisaran Rp6.800–Rp7.100 per kilogram. Sempat turun ke Rp6.500–Rp6.800 pada awal 2026, harga kemudian kembali meningkat hingga mencapai Rp8.000–Rp9.000 per kilogram pada Oktober–November 2026.
Kondisi ini membuat Bulog harus menyiapkan strategi untuk bersaing dengan pembeli swasta dalam mendapatkan gabah petani. Terlebih, harga pasar kini jauh di atas HPP. Meski begitu, Bulog mengklaim realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4,4 juta ton setara beras per 8 November 2026.
Besarnya selisih harga tentu menjadi pertimbangan bagi petani. Dalam simulasi penjualan satu ton gabah, jika dijual kepada Bulog dengan HPP Rp6.500 per kilogram, petani memperoleh Rp6,5 juta.
Sementara jika dijual ke pasar dengan harga Rp9.000 per kilogram, nilainya mencapai Rp9 juta. Ada potensi selisih pendapatan sebesar Rp2,5 juta per ton, sebelum memperhitungkan biaya dan perbedaan persyaratan transaksi.
Lantas, strategi apa yang harus disiapkan Bulog agar tetap mampu bersaing dengan pembeli swasta dan memastikan pasokan gabah petani terserap pemerintah?
Sumber: BPS dan Kementan














