PravadaNews – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menegaskan, impor kendaraan operasional seharusnya menjadi opsi terakhir atau last resort, bukan pilihan utama, terlebih produk substitusi telah tersedia di pasar domestik.
Pernyataan tersebut disampaikan Nevi merespons rencana impor mobil operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Nevi menilai, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kebijakan industri nasional, perlindungan produksi dalam negeri, serta tata kelola impor.
“Prinsip dasarnya adalah bahwa kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Adapun berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menegaskan komitmen negara dalam rangka untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Baca Juga: Impor Mobil Pick Up Bagai Lelucon yang Tidak Lucu
Menurut Nevi, program Koperasi Desa Merah Putih sebagai gerakan ekonomi rakyat semestinya sejalan dengan semangat kedaulatan ekonomi nasional.
Nevi menilai, mengutamakan produk dalam negeri tidak hanya mendukung industri nasional, tetapi juga memperkuat multiplier effect terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri komponen, serta penciptaan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan melakukan audit kebutuhan secara objektif.
Selain itu, hasil kajian diminta untuk dibuka kepada publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Nevi menambahkan semestinya setiap kebijakan impor harus dilandasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan industri nasional. Sinergi antara koperasi dan industri dalam negeri justru akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat,” tutup Nevi. (GIB)
