PravadaNews – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memerintahkan penghentian atau mencabut izin sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memenuhi standar.
Adapun kebijakan itu diambil sebagai bagian langkah upaya dari pemerintah meningkatkan mutu layanan pemenuhan gizi secara menyeluruh.
Instruksi tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk memberikan penekanan ke seluruh SPPG menenuhi standar higiene, sanitasi, kehalalan, serta keamanan pangan sebelum unit layanan kembali beroperasi.
Baca juga: Prabowo Ultimatum Penegak Hukum
“SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas,” ungkap Dadan, menindaklanjuti arahan perintah Presiden, Senin (23/3/2026).
Menurut Dadan, peningkatan kualitas SPPG akan difokuskan pada pemenuhan tiga sertifikasi utama yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Dadan menekankan ketiganya menjadi fondasi penting dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan mutu makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Dadan mengungkapkan setelah pemenuhan ketiga sertifikasi itu, pemerintah akan melanjutkan proses peningkatan pada aspek sumber daya manusia.
Dadan menambahkan, pihaknya juga berfokus terhadap kriteria pemenuhan sertifikasi lanjutan yang mencakup kompetensi juru masak, pengantar makanan, hingga analisis lingkungan di setiap unit layanan.
“Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan dilanjutkan ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik chef, penjamah makanan, maupun analisis lingkungan,” pungkas Dadan.
