PravadaNews – Eskalasi di Timur Tengah menjadi ujian bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mengatakan, Indonesia masih impor minyak dari Timur Tengah.
“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” ujar Rivqy di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Rivqy mengatakan, BUMN sektor minyak dan gas diminta untuk mencari solusi agar rantai pasokan tidak terganggu.
“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” Rivqy.
Baca Juga: Gandum-Kedelai Impor dari Eropa-Amerika
Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk Pertamina, yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.
“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” ujar Rivqy.
Namun demikian, Rivqy mengingatkan, strategi jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan langkah fundamental dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurut Rivqy, optimalisasi potensi energi dalam negeri menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” kata Rivqy.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi eskalasi politik dunia yang semakin tidak menentu.
“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” jelas Rivqy.
Rivqy pun mendorong sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk memperkuat ketahanan energi nasional, baik melalui diversifikasi pasokan, efisiensi distribusi, maupun percepatan pengembangan energi domestik.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkas Rivqy.
