PravadaNews – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto menilai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengawasi lembaga intelijen melalui tim pengawas intelijen DPR.
Ponto mengatakan, karakter skema kerja intelijen yang tertutup membuat mekanisme pengawasan oleh DPR menjadi tidak efektif. Sebab, kerja intelijen bersifat rahasia dan tertutup.
“Di DPR kok ada pengawas intelijen? Coba cari tulisan lama. Sejak itu dimunculkan, saya sudah bilang, enggak ada manfaatnya itu pengawas itu,” kata Ponto dikutip Kamis (16/4/2026).
Baca Juga: Puan Dorong Daun Gantikan Kemasan Plastik
“Kenapa? Ya itu tadi. Tidak kelihatan, yang kelihatan belum tentu itu kok,” sambung Ponto.
Ponto mengungkapkan, sifat kerja intelijen yang beroperasi di wilayah abu-abu dan penuh kerahasiaan membuat hasil kerjanya tidak selalu dapat diverifikasi secara terbuka.
Oleh karena itu, Ponto meragukan pengawasan bentuk formal yang dilakukan oleh lembaga legislatif dapat berjalan optimal serta memberikan kontribusi nyata.
Salah satu contoh analogi yang sederhana untuk menjelaskan posisi intelijen dalam struktur kekuasaan negara, menurut Ponto yakni, intelijen ibarat pisau dan sementara pemegangnya para pengambil keputusan seperti presiden, Panglima TNI, dan menteri.
“Analogi dasar antara orang dan pisau. Pisau digunakan oleh orang. Alat ini tidak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah orang,” ujarnya.
Ponto menambahkan bahwa dalam kondisi itu tanggung jawab atas penggunaan intelijen sepenuhnya telah berada pada pemimpin yang mengendalikannya, bukan pada instrumen intelijen itu sendiri.
“Intelijen itu adalah pisau, alat yang mengikuti pemegangnya. Yang bertanggung jawab itu adalah orangnya, bukan pisaunya,” tutup Ponto.
