PravadaNews – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang terus berkembang dan mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja.
Menurut Afriansyah, perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga tantangan besar yang menuntut peningkatan keterampilan, penguasaan teknologi, serta kemampuan adaptasi yang lebih cepat dari kalangan pencari kerja, khususnya generasi muda.
Afriansyah menilai, pemerintah perlu memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, pendidikan vokasi, dan kesempatan kerja agar transformasi ekonomi digital tidak menimbulkan kesenjangan baru di tengah masyarakat.
Wamenaker mengatakan proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.
Afriansyah menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
Wamenaker juga menegaskan, percepatan ekonomi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujar Afriansyah.
Lebih lanjut, Afriansyah menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.
“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegas Afriansyah.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.
Wamenaker menegaskan penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan.
