PravadaNews – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat rentan.
Eddy menegaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi harus diikuti dengan pengawasan agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurut Eddy, mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram perlu dijalankan secara konsisten di lapangan.
“Penyesuaian harga pada segmen nonsubsidi harus diimbangi dengan upaya memastikan subsidi BBM tepat sasaran hanya pada kelompok yang berhak. Harus ada mekanisme yang konsisten dan tegas di lapangan memastikan BBM subsidi dan LPG 3 kg diterima hanya oleh mereka yang berhak,” ujar Eddy, Senin (20/4/2026).
Untuk itu, Eddy mendorong pemerintah agar mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor secara signifikan.
Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Bagaimanapun, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar global, maka setiap gejolak harga minyak dunia akan selalu berpotensi menekan perekonomian kita,” jelas Eddy.
Dengan begitu, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi berbasis sumber daya dalam negeri perlu terus dipercepat. Sebab, langkah itu penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga perekonomian dari dampak fluktuasi global.
Selain itu, Eddy menilai percepatan transisi energi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.
“Karena itu saya yakin dan percaya urgensi mewujudkan ketahanan energi sama pentingnya dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” pungkas Eddy.
