PravadaNews – Oplosan beras diduga terjadi terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Matraman, Jakarta Timur.
Ratusan beras oplosan tersebut kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga Rp 17.000 per kilogram (kg).
Padahal, beras SPHP merupakan beras yang disubsidi pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, yakni Rp 12.500 per kg. Namun, beras tersebut justru disalahgunakan dengan cara dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium.
“SPHP, yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp 12.500, dijual Rp 17.000. Dioplos,” ujar Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Adapun jumlah beras oplosan yang ditemukan, yakni mencapai 600 ton. Menurut Amran, jumlah beras yang dioplos justru bisa lebih besar.
Namun, dugaan tersebut masih perlu diselidiki lebih lanjut. Maka dari itu, kasus tersebut diserahkan kepada polisi untuk dilakukan penelusuran lebih mendalam.
“Ini laporannya tadi saya terima 600 ton. Tapi ini yang sekarang. Berarti sudah ribuan ton ini,” kata Amran.
Lebih lanjut, Amran pun meminta polisi untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri jalur distribusi dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Tindakan tegas juga akan diberikan jika ditemukan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Perum Bulog. Bahkan, jika ada pihak Bulog yang terbukti terlibat, harus diberikan sanksi, termasuk pemecatan dan proses hukum.
“Kalau ada yang terlibat dari Bulog, sudah pasti dipecat dan juga ditindak,” kata Amran.
Sebagai informasi, beras yang ditemukan tersebut, sementara diketahui berasal dari gudang Bulog di Kelapa Gading. Namun, kata Amran, pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa saja yang terlibat maupun sejak kapan dugaan praktik tersebut berlangsung.
“Ya, dari Kelapa Gading. Ini untuk sementara. Tapi tidak menutup kemungkinan ada terjadi di tempat lain,” jelas Amran.
Sementara itu, terkait potensi kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan beras SPHP tersebut, Amran mengatakan penghitungan belum dilakukan. Pemerintah masih menunggu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui besaran kerugian yang ditimbulkan.
“Nanti kita hitung. Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton,” ucap Amran.
