PravadaNews — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut mengikuti pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah daerah mulai Senin (7/9/2026).
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian dilakukan untuk memastikan MBG tetap berjalan secara aman. Operasional MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan turut dihentikan sementara selama PJJ berlangsung.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG,” kata Khairul di Jakarta, Ahad (6/9/2026).
Menurutnya, mekanisme pemberian MBG di sekolah perlu disesuaikan ketika pembelajaran dialihkan menjadi PJJ.
Kebijakan PJJ mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pelaksanaan PJJ juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Di Lampung, PJJ dilaksanakan pada 7-8 September 2026. Sementara Banten menerapkan PJJ pada 7-9 September 2026.
Untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ dimulai pada 7 September 2026. Namun, jangka waktu pelaksanaannya belum ditentukan.
Khairul menegaskan penghentian sementara MBG di satuan pendidikan bukan berarti program tersebut dihentikan. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai penyesuaian operasional akibat perubahan mekanisme pembelajaran dalam situasi darurat.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah,” ujar Khairul. BGN akan terus memantau perkembangan kondisi sebelum menyesuaikan kembali operasional MBG.
BGN juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi di wilayah terdampak.
Penyesuaian operasional MBG mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah daerah. BGN juga melihat kesiapan satuan pendidikan serta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Operasional MBG di wilayah terdampak akan kembali disesuaikan mengikuti kebijakan pembelajaran. Perubahan juga mempertimbangkan perkembangan kondisi di masing-masing daerah.
BGN menyatakan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program MBG. Pelaksanaannya akan tetap diarahkan agar aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD di wilayah yang terpapar abu vulkanis. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
“Kami telah melakukan video conference secara intensif untuk mengetahui perkembangan kondisi masyarakat terdampak erupsi,” kata Suharyanto melalui keterangan di Jakarta, Ahad.
