PravadaNews – Komisi V DPR menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, tata kelola kelembagaan, serta sistem monitoring dan evaluasi di lingkungan Kementerian Desa dan PDT maupun Kementerian Transmigrasi guna memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan program pemerintah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Komisi V mewajibkan Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat pengawasan internal, tata kelola kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (21/5/2026).
Baca juga: Desa Lenyek Dapat Dukungan Mendes
Tak hanya itu, Komisi V juga mendorong percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI, termasuk penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta penyampaian laporan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada DPR RI.
Dalam sektor pembangunan desa, Komisi V bersama pemerintah sepakat memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, pendampingan, dan evaluasi untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, serta berorientasi pada penguatan ekonomi dan kemandirian desa.
Komisi V juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program pembangunan desa melalui penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BUMDes, BUMDesMa, dan UMKM desa agar program berjalan lebih terarah, saling mendukung, dan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing.
Di bidang transmigrasi, Komisi V DPR RI meminta peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program prioritas nasional melalui berbagai skema transmigrasi, seperti Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong guna mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Komisi V juga menyetujui perubahan pagu anggaran Tahun 2026. Pagu efektif Kementerian Desa dan PDT menjadi Rp2,05 triliun setelah penajaman anggaran sebesar Rp451,6 miliar. Sedangkan pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp1,23 triliun setelah penajaman anggaran sebesar Rp663,2 miliar.
Sebelumnya, Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi V mencermati capaian serapan anggaran kedua kementerian. Per 20 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian Desa dan PDT tercatat sebesar 29,91 persen dengan realisasi fisik mencapai 31,27 persen. Sementara itu, Kementerian Transmigrasi mencatat realisasi keuangan sebesar 9,85 persen dan realisasi fisik sebesar 10,52 persen.
