PravadaNews – Penyaluran Makan Bergizi Gratis ke wilayah dengan stunting tinggi dipercepat pemerintah melalui pengoperasian ratusan dapur pada pekan yang dimulai 10 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut menyasar wilayah prioritas di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, dan Maluku Utara yang sulit dijangkau.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan, wilayah prioritas ditentukan berdasarkan data stunting dan kesiapan dapur. Hasil pemetaan menemukan sekitar 1.700 dapur telah selesai dibangun.
“Mulai minggu depan, wilayah yang masih kekurangan akan menjadi prioritas, terutama Papua, NTT, Nias, serta daerah-daerah yang jauh di kepulauan Maluku dan Maluku Utara,” jelas Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pada tahap awal, sekitar 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan mulai beroperasi. Dapur lainnya akan diaktifkan secara bertahap.
Sebelum beroperasi, BGN kembali memeriksa kapasitas dan jangkauan setiap dapur. Pemeriksaan dilakukan agar jumlah makanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Selain kapasitas, lanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan jarak dapur menuju sekolah.
“Daerah-daerah tersebut jauh dan masyarakatnya sangat membutuhkan,” lanjut mantan Wakil Menteri Pertanian ini.
Jarak distribusi menentukan ketepatan waktu makanan tiba di sekolah. Karena itu, pemerintah memprioritaskan dapur yang mampu menjangkau penerima sesuai kapasitasnya.
Percepetan tersebut juga mempertimbangkan besarnya persoalan gizi. Diketahui, Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting NTT mencapai 37%, tertinggi secara nasional.
Angka ini hampir dua kali lipat dari prevalensi nasional sebesar 19,8%. Kondisi itu menjadi dasar penguatan intervensi gizi di NTT.
Kerentanan ekonomi juga terlihat di Maluku. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan perdesaan di provinsi tersebut mencapai 24,01% pada September 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan SPPG di wilayah 3T menjadi target jangka pendek pemerintah.
“Target jangka pendek itu satu bulan dan harus segera kita selesaikan, terutama terkait SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T,” tutur pria yang akrab disapa Zulhas.
Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah menyelaraskan data kesehatan, pendidikan, kependudukan, maupun pendidikan keagamaan. Penyelerasan itu digunakan untuk menentukan lokasi dapur dan mencegah penerima tercatat lebih dari sekali.
