PravadaNews — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra T A Khalid menyoroti belum optimalnya akses petani perhutanan sosial terhadap program bantuan pemerintah. Khalid mendorong penguatan sosialisasi dan distribusi pupuk bersubsidi serta bibit produktif bagi kelompok tani di kawasan hutan.
Khalid mengatakan sejumlah program bantuan sebenarnya telah tersedia. Namun, informasi mengenai program tersebut belum sepenuhnya dipahami petani hingga tingkat kelompok tani di lapangan.
“Selama ini mungkin program kita ada, tetapi sosialisasi pemahaman di kelompok tani tingkat tapak mereka tidak paham. Kalau mereka tahu banyak bibit dan tersalurkan, kan tidak ada muncul pertanyaan seperti ini dari para petani hutan,” ujar Khalid dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
Menurut Khalid, minimnya informasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani perhutanan sosial. Mereka masih membutuhkan kejelasan mengenai jenis bantuan, persyaratan penerima, hingga mekanisme untuk mendapatkannya.
Khalid menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena program pemerintah tidak cukup hanya disiapkan di tingkat pusat. Kebijakan tersebut juga harus diterjemahkan dalam petunjuk pelaksanaan yang jelas di daerah.
Khalid mengatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk kawasan hutan sebenarnya telah memiliki landasan regulasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Karena itu, Khalid meminta pemerintah memastikan petani mengetahui program yang dapat mereka akses. Informasi tersebut mencakup jenis program, kriteria penerima, kuota bantuan, hingga mekanisme pengajuan.
“Itu kenapa saya pertanyakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, biar masyarakat juga paham ada sedikit kendala yang tidak selancar dari kementerian. Jadi masyarakat paham dan tidak kecewa kalau memang bantuannya tidak keluar,” lanjut Khalid.
Selain pupuk bersubsidi, Khalid menyoroti persoalan akses terhadap bibit produktif. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah program penyediaan bibit yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengelola kawasan hutan.
Ketersediaan bibit tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan produktivitas petani perhutanan sosial. Namun, Khalid melihat masih terdapat persoalan dalam penyaluran bibit kepada kelompok tani di lapangan.
“Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak,” kata Khalid.
Kondisi tersebut, menurut Khalid, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara program yang tersedia dengan akses masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar bantuan dapat diterima kelompok tani yang membutuhkan.
Khalid juga meminta informasi mengenai program bantuan terus disampaikan kepada kelompok tani hingga tingkat tapak. Dengan begitu, petani dapat memahami program yang tersedia sekaligus mengetahui kendala apabila bantuan belum dapat disalurkan.
“Ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan,” pungkasnya.
