PravadaNews – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan ribuan perlintasan sebidang yang masih berstatus darurat di berbagai jalur kereta api di Indonesia, menyusul tingginya angka kecelakaan yang kerap terjadi di titik-titik tersebut.
Lasarus menegaskan, keberadaan perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi sistem pengamanan memadai tidak hanya membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat pengguna jalan.
Oleh karena itu, Lasarus meminta langkah konkret dan percepatan dari pemerintah, baik melalui penutupan, pembangunan flyover maupun underpass, serta peningkatan sistem keselamatan, agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir secara signifikan.
“Kita minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia,” ujar Lasarus dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (28/4/2026).
Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, Komisi V DPR RI sudah bertahun-tahun mengingatkan pemerintah melalui Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Hingga saat ini tercatat ada ribuan perlintasan sebidang yang tidak tertangani dengan baik.
“Kita minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Komisi V DPR sudah bertahun-tahun meminta kepada KAI untuk menyelesaikan jalur perlintasan sebidang, tapi hingga saat ini darurat perlintasan sebidang tersebut tidak tertangani dengan baik. Coba kita cek data sampai saat ini ada ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang tidak tertangani,” tegas Lasarus.
Secara lugas, Lasarus memperingatkan, jika darurat perlintasan sebidang tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kecelakaan kereta api akan terus terjadi di Indonesia. Apalagi, jelasnya, jalur kereta api seharusnya bebas dan steril dari segala hambatan.
“Makanya di seluruh dunia ini jalur kereta api itu clear and clean, kecuali di Indonesia. Oleh sebab itu jika darurat perlintasan sebidang tidak tertangani dengan baik, maka ada ribuan kemungkinan kecelakaan akan kembali terjadi,” terang Lasarus.
Hal senada juga dikatakan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto soal jalur perlintasan sebidang di Indonesia.
Prabowo mengungkapkan, ada sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang yang perlu segera dibenahi. Infrastruktur yang sebagian disebut sudah ada sejak era kolonial itu dinilai tak lagi memadai menghadapi kepadatan transportasi saat ini.
“Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini dari zaman Belanda ya, berapa puluh tahun. Saya kira kita akan selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan kita akan perbaiki lintasan tersebut, entah dengan pos jaga atau flyover,” beber Prabowo, di Bekasi, Selasa (28/4).
Langkah konkret pun sudah disiapkan. Pemerintah akan menunjuk pelaksana khusus untuk menangani proyek ini dengan estimasi anggaran hampir Rp4 triliun. Fokusnya jelas untuk menekan risiko kecelakaan di titik-titik rawan.
“Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting dan butuh kereta api maka perlu dilakukan itu,” tegas Prabowo.
