PravadaNews – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti mendesak pihak kampus segera menonaktifkan CD (penasihat Yayasan Daycare) salah satu dosen perguruan tinggi yang juga menjabat sebagai penasihat (kepala yayasan) daycare Little Aresha.
Ini sebagai langkah antisipasi jika yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, karena akan ada proses hukum yang dijalani. Bahkan, untuk Tenaga pendidik yang terlibat, Esti berharap diberikan hukuman tambahan.
“Hukuman, terhadap tenaga pendidik maupun tokoh berpengaruh, bisa tiga kali lipat dari sanksi yang diberikan kepada umum yang tidak paham. Apalagi seorang dosen dan aparat penegak hukum yang seharusnya lebih memahami aturan. Ketika dia terlibat, maka mau tidak mau harus bertanggung jawab lebih besar dari pada yang lain, karena akademisi seharusnya lebih memahami itu,” papar Esti dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (30/4/2026).
Lebih lanjut, Politisi dari fraksi PDI-Perjuangan ini menilai penanganan kasus kekerasan Daycare Little Aresha ini tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Tetapi juga harus memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.
Bahkan menurut Esti, hal itu bukan hanya sebagai perkara pidana terhadap individu pelaku, tetapi sebagai indikator sistem perlindungan anak di sektor layanan pengasuhan belum maksimal. Esti juga mengungkap dampak yang dialami korban berdasarkan informasi dari orang tua mereka.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni. Anggota Komisi III yang membidangi hukum ini menilai, aksi tersebut merupakan tindakan kejam yang harus ditindak secara hukum.
“Ini benar-benar kebiadaban yang tidak bisa dimaafkan. Saya minta Kapolda DI Yogyakarta memberikan atensi penuh atas kasus ini dan mengamankan semua pihak yang terlibat, dari pimpinan hingga miss-miss-nya yang diduga kuat pelaku penganiayaan pada anak-anak yang diamanahkan pada mereka,” kata Sahroni.
Menurut Sahroni, seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini harus diusut, termasuk pihak-pihak yang berada di belakang yayasan pengelola daycare tersebut. Sahroni pun mendengar kabar pimpinan yayasan yang mengelola Daycare merupakan seorang aparat penegak hukum.
