PravadaNews – Pimpinan Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, buka suara mengenai cukup masifnya
kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan oleh Charles dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di DPR pada Senin (20/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Charles pun mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengenai pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Charles mempertanyakan kinerja dan komitmen BPOM mengawasi keamanan pangan SPPG yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menilai lembaga tersebut saat ini belum menunjukkan peran yang signifikan, meskipun telah mendapat penugasan sebelumnya.
“Sebetulnya hari ini saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala BPOM karena di rapat yang lalu seharusnya BPOM sudah juga diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait keamanan pangan di SPPG-SPPG,” ujar Charles.
Penegasan terhadap kinerja BPOM itu dilakukan Charles menyoroti munculnya kasus keracunan yang masih terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut berdasarkan data yang diterimanya, pada 20 hari pertama April 2026 ini, hampir 1.000 anak telah tercatat terdampak dugaan keracunan makanan.
“Apa yang menyebabkan masih terjadi keracunan sampai hari ini?” katanya.
Dalam kesempatannya Charles pun menduga bahwa minimnya keterlibatan BPOM dalam rangka pengawasan pengelolaan SPPG telah menjadi salah satu penyebab munculnya masalah keracunan itu.
Charles juga menyayangkan sikap BPOM yang dinilai tidak menjalani kesepakatan rekomendasi Komisi IX yang meminta untuk tetap aktif terlibat dalam setiap program MBG khususnya terkait gizi dan pangan.
Charles juga menyinggung usul agar setiap dapur SPPG wajib memiliki sertifikasi dari BPOM sebelum beroperasi dalam rangka mencegah potensi kembali muncul nya masalah keracunan tersebut.
Charles menambahkan, pihaknya merasa kecewa lantaran BPOM tidak menjalankan rekomendasi usulan yang disampaikan untuk terlibat dalam program MBG itu.
“Bahkan saya sampaikan kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari BPOM sebelum bisa diizinkan beroperasi, tapi kan ternyata tidak ya. Seperti kejar target untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tutup Charles.
