PravadaNews – Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG kembali menjadi sorotan tajam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan angka yang sulit diabaikan devisa negara yang keluar untuk impor LPG mencapai Rp 137 triliun per tahun dengan Rp 80-87 triliun di antaranya berasal dari subsidi pemerintah.
“Kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta (ton), tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta, maksimum. Jadi, kita impor 7 juta ton per tahun,” kata Bahlil, Sabtu (2/5/2026).
Di balik angka jumbo itu, tersimpan paradoks energi yang belum terselesaikan. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan gas. Bahkan, menurut Bahlil, sekitar 30% produksi gas nasional diekspor. Namun, persoalannya terletak pada jenis gas yang dihasilkan.
“Kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri padahal kita gas melimpah? Gas kita nggak pernah impor lagi loh. Gas itu sudah semuanya industri dalam negeri, bahkan kita ekspor 30% dari total lifting gas kita. Cuman kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4. Gas kita itu C1, C2. Sementara C3, C4 ini kecil,”tambah Bahlil.
Artinya, masalahnya bukan sekadar produksi, tapi komposisi. Indonesia kaya metana (C1) dan etana (C2), sementara LPG membutuhkan propana (C3) dan butana (C4) yang jumlahnya terbatas.
Pemerintah kini mulai melirik alternatif. Salah satunya adalah Dimethyl Ether (DME), yang tengah dikembangkan sebagai substitusi LPG. Proyek perdananya bahkan sudah dimulai di Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Sekarang kita mulai buat bikin DME, kemarin sudah peletakan batu pertama, kita bikin di Muara Enim (Sumsel),” ujar Bahlil.
Selain itu, Compressed Natural Gas (CNG) juga disebut sebagai opsi yang lebih murah hingga 30-40% dibanding LPG. Namun, tantangan teknis masih mengganjal, terutama dalam menghadirkan kemasan setara tabung 3 kg yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi rumah tangga.
“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat dan ini kosnya lebih murah 30-40%. Ini juga tantangannya banyak. Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri,” pungkas Bahlil.
Namun, dorongan untuk mengganti LPG dengan DME atau CNG dinilai belum cukup menjawab akar persoalan. Publish What You Pay Indonesia Meliana Lumbantoruan mengingatkan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk langkah yang lebih strategis.
“Ke depan, kita berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan energi hari ini, tetapi juga membangun ketahanan energi yang benar-benar kuat dalam jangka panjang. Momentum krisis ini seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi yang adil, memastikan kebijakan yang konsisten dengan target Net Zero Emission, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor yang selama ini menjadi sumber kerentanan,” ujar Meliana dalam wawancara eksklusif kepada PravadaNews.
Angka Rp 137 triliun bukan sekadar statistik itu adalah sinyal keras bahwa fondasi energi Indonesia masih rapuh. Upaya substitusi seperti DME dan CNG bisa jadi solusi jangka menengah, tapi tanpa perubahan arah kebijakan yang lebih mendasar, ketergantungan bisa saja hanya berganti bentuk, bukan benar-benar hilang.
Meliana juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi energi agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
“Selain itu, penting untuk memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan masyarakat, serta melindungi kelompok rentan agar tidak terdampak secara tidak proporsional.” Tambah Meliana.
