PravadaNews – Kebijakan pemerintah memangkas tarif bea masuk impor dari 5% menjadi 0% dinilai sebagai langkah cepat, tapi bukan tanpa risiko.
Di tengah tekanan geopolitik global, keputusan ini disebut lebih sebagai “penyelamat sementara” ketimbang solusi jangka panjang.
Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Aryanto Nugroho, secara gamblang menyebut kebijakan ini sebagai respons darurat.
“Dalam jangka pendek, kebijakan penurunan tarif bea masuk dari 5% menjadi 0% ini bersifat pragmatis dan dapat dipahami sebagai langkah darurat (short-term fix),” kata Aryanto kepada PravadaNews, Dikuti Sabtu (2/5/2026).
Langkah tersebut tidak lahir dalam ruang hampa. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama gangguan pasokan nafta melalui Selat Hormuz, menjadi pemicu utama.
Aryanto mengingatkan, tanpa intervensi cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat luas.
“Tanpa intervensi cepat, risiko kenaikan harga plastik dan produk turunannya bisa memicu inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat,” jelas Aryanto.
Dengan kata lain, kebijakan ini lebih ditujukan untuk meredam gejolak harga dalam negeri daripada memperbaiki struktur ketergantungan impor itu sendiri.
Di sisi lain, pemerintah mulai mendorong alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai salah satu opsi strategis.
“Sekarang kita mulai buat bikin DME, kemarin sudah peletakan batu pertama, kita bikin di Muara Enim (Sumsel),” ujar Bahlil.
Selain DME, Compressed Natural Gas (CNG) juga mulai diperluas penggunaannya, terutama di sektor restoran dan dapur program makan bergizi. Namun, tantangan besar masih ada—terutama dalam menghadirkan format distribusi yang setara dengan LPG 3 kg.
“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat dan ini kosnya lebih murah 30-40%. Ini juga tantangannya banyak. Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri,” tambah Bahlil.
