PravadaNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai capaian pembangunan di Sumatera Utara menunjukkan tren positif, namun belum sepenuhnya diikuti pemerataan antarwilayah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Medan, Tito menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi tersebut yang melampaui rata-rata nasional.
“IPM Sumut sebesar 76,47 lebih tinggi dibandingkan nasional 75,90. Artinya, kualitas sumber daya manusia Sumut relatif baik,” ujar Tito dalam keterangannya dikutip Kamis (23/4/2026).
Baca juga : Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Jangan Korupsi
Kendati demikian, Tito mengingatkan bahwa capaian tersebut belum mencerminkan distribusi pembangunan yang merata, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah di wilayah tertinggal.
Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pembangunan berbasis enam prioritas dalam RKPD 2027. Fokus tersebut mencakup percepatan pertumbuhan berkualitas hingga penguatan daya saing daerah.
Menurut Bobby, salah satu titik tekan utama adalah percepatan pembangunan di kawasan Kepulauan Nias untuk menekan kesenjangan regional.
“Percepatan pembangunan di Kepulauan Nias menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan, dan akan kami dorong pada 2027,” kata Bobby.
Adapun pemerintah provinsi menetapkan tiga klaster pengembangan di wilayah tersebut, yakni produksi, logistik, dan pariwisata. Penguatan sektor logistik menjadi prioritas melalui pembangunan fasilitas pergudangan dan penyimpanan terpusat.
Selain infrastruktur, intervensi juga dilakukan pada sektor sosial. Pemprov Sumut mulai menerapkan kebijakan pendidikan gratis bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kepulauan Nias serta daerah terdampak bencana sejak tahun ajaran 2026.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menyiapkan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan prioritas penempatan di wilayah kepulauan. Saat ini, puluhan peserta tengah menjalani pendidikan di Universitas Sumatera Utara.
