PravadaNews – Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan bahwa upaya mewujudkan parlemen yang sensitif gender tidak dapat diukur semata-mata dari meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif.
Menurut Adde, esensi dari parlemen yang inklusif dan berkeadilan gender adalah terciptanya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam seluruh proses politik, termasuk dalam posisi-posisi strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan pengambilan keputusan.
Adde menilai, perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap kepemimpinan, ruang pengaruh, serta kewenangan dalam menentukan agenda pembangunan, sehingga perspektif dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat dapat terwakili secara lebih adil.
Dengan demikian, penguatan representasi perempuan di parlemen tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi secara keseluruhan.
“Diskusi seputar keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar keanggotaan, namun juga keterwakilan kepemimpinan dalam struktur parlemen,” tegas Politisi Perempuan Partai Golkar ini dikutip dari laman dpr.go.id, Minggu (7/6/2026).
Adde mengungkapkan, membangun budaya parlementer yang berpihak pada gender sudah seharusnya diterapkan. Hambatan yang terjadi tidak selalu eksplisit, bahkan muncul melalui asumsi gender mengenai kepemimpinan, ekspektasi yang tidak setara mengenai tanggung jawab keluarga, atau jaringan politik informal yang kurang dapat diakses oleh perempuan.
“Inilah sebabnya mengapa kolaborasi lintas partai di antara anggota parlemen perempuan tetap penting, tidak hanya untuk advokasi, namun juga untuk pendampingan, dukungan kelembagaan, dan perluasan peluang bagi pemimpin perempuan lainnya,” tutur Adde.
Adde berharap, parlemen perlu bekerja keras mewujudkan secara aktif terkait norma-norma sosial di lingkungannya sendiri. Melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen mempengaruhi apakah stereotip tersebut diperkuat atau dihilangkan dalam kebijakan publik.
Pengalaman Indonesia di bidang-bidang seperti perlindungan terhadap kekerasan, dan pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa memajukan kesetaraan gender memerlukan pembuatan kebijakan lintas sektor, bukan inisiatif gender yang terisolasi.
“Oleh karena itu, melindungi partisipasi perempuan dalam politik bukanlah isu sektoral. Masalahnya adalah kualitas demokrasi, legitimasi kelembagaan, dan tata kelola yang efektif,” pungkas Adde.
