PravadaNews – Isu perombakan Kabinet Merah Putih awal pekan ini menguat. Presiden Prabowo Subianto disebut akan melantik sejumlah pejabat baru pada Senin, 27 April 2026, meski Istana belum memberi konfirmasi resmi.
Presiden Prabowo dikabarkan akan segera melakukan reshuffle sejumlah pejabat tinggi negara seperti menteri, kepala badan, dan menteri koordinator (menko) secara bertahap mulai hari ini.
Sejumlah sumber menyebutkan, pelantikan tidak hanya menyasar posisi menteri, tetapi juga kepala badan hingga menteri koordinator.
Meski belum ada konfirmasi resmi dari Istana, sejumlah nama mulai beredar sebagai kandidat pengisi jabatan strategis.
Kepala Kantor Staf Presiden, M Qodari, disebut akan bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus juru bicara presiden.
Adapun Posisi Qodari di KSP saat ini dikabarkan juga akan di isi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman, yang pada saat ini menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional.
Nama lain yang mencuat adalah Hasan Nasbi. Ia dikabarkan akan dilantik sebagai utusan khusus presiden bidang komunikasi.
Sementara itu, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, disebut akan kembali masuk kabinet sebagai Kepala Badan Karantina Nasional.
Di sektor lingkungan hidup, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dikabarkan akan menggantikan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Adapun posisi Hanif disebut akan bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menanggapi kabar reshuflle itu, Qodari pun menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Qodari mengatakan pihaknya saat ini juga masih menunggu kabar lebih lanjut secara resmi Kepala Negara Presiden Prabowo. Qodari meminta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo.
“Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangannya dari Bapak Presiden,” kata Qodari, Senin (27/4/2026).
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sosok yang akrab disapa Bima itu juga menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
“Wah itu prerogatif Bapak Presiden,” ungkap Bima.
Bima menuturkan pihaknya siap menerima semua keputusan yang diambil Presiden Prabowo. Bima mengatakan, yang paling penting seluruh jajaran kabinet tetap fokus bekerja mengabdi kepada rakyat.
“Kami siap dengan segala skenario. Yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet bekerja,” kata Bima.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan evaluasi terhadap kinerja kabinet dilakukan secara terus-menerus.
“Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, jajaran kabinet, tentu. Itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi. Evaluasi dalam konteks apakah kami semua sebagai pembantu Bapak Presiden telah dapat menjalankan tugas-tugas dari beliau,” ungkap Prasetyo.
Prasetyo menilai, evaluasi pasti dilakukan sebagai rangkaian poin penilaian yang mencakup perihal pelaksanaan tugas yang pejabat tinggi seperti Menteri, Kepala Lembaga dan Menteri Koordinator untuk membantu presiden.
Namun, Prasetyo pun menekankan bahwa kegiatan evaluasi itu tidak selalu berujung pada perombakan kabinet.
“Tapi bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian atau reshuffle. Tidak seperti itu juga,” pungkas Prasetyo.
