PravadaNews – Kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok bisnis dekat kekuasaan berisiko mempersempit persaingan usaha di tengah penguatan pengawasan pasar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada November 2026.
Ekonom sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengingatkan hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Didik menggunakan istilah “penguasaha” untuk menggambarkan pejabat publik yang mencampurkan kewenangan negara dengan kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok terdekatnya.
“Penguasa yang menjadi pengusaha (penguasaha) seperti ini ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, dan kroninya sehingga kepentingan negara bercampur dengan kepentingan diri sendiri dan lingkarannya,” ujar Didik dalam catatan yang diterima, Senin (9/11/2026).
Menurut Didik, praktik tersebut dapat merusak aturan dan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi sehingga berdampak terhadap iklim usaha.
Selain konflik kepentingan, Didik menyoroti hubungan antara pemegang kekuasaan dan kelompok bisnis tertentu yang bersifat transaksional atau saling menguntungkan.
Hubungan itu dinilai berpotensi melahirkan praktik monopoli, perburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam kondisi ini, Didik mewanti-wanti keputusan pemerintah dapat dipengaruhi kepentingan politik dan bisnis, bukan semata-mata kebutuhan perekonomian.
“Politik yang membunuh bisnis terjadi ketika kekuasaan politik, kebijakan pemerintah, dan kepentingan penguasa menghancurkan iklim usaha, investasi, dan kegiatan ekonomi produktif,” kata Pengamat tersebut.
Lebih lanjut, Didik melihat kebijakan ekonomi yang hanya bergantung pada keputusan pribadi pemimpin tanpa melibatkan teknokrat atau tenaga ahli. Baginya, kebijakan yang tidak didasarkan pada bukti dan analisis risiko dapat mengabaikan kondisi pasar demi kepentingan politik jangka pendek.
Sementara itu, KPPU mencatat telah menangani 553 perkara persaingan usaha sejak 2000 hingga Oktober 2026, termasuk 299 perkara persekongkolan tender.
Sebagai langkah pencegahan, KPPU pada Rabu (4/11) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkuat kepatuhan terhadap aturan persaingan usaha agar proses penataan perusahaan tidak menimbulkan risiko monopoli.
“Kami mendorong BUMN untuk berkonsultasi dengan KPPU sejak awal agar proses streamlining dapat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah membangun kepatuhan melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha,” ungkap Anggota KPPU, Mohammad Reza dalam keterangan resminya.
KPPU menjelaskan pengawasan diperlukan karena perubahan struktur perusahaan melalui penggabungan maupun pengambilalihan dapat memengaruhi persaingan pasar, termasuk hubungan bisnis dengan pemasok, distributor, dan mitra usaha.














