Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kalibata, Jakarta. (Dok. Kementerian Pertanian).

Beranda / Ekonomi / 13 Orang Jadi Tersangka Kasus Oplosan Beras 

13 Orang Jadi Tersangka Kasus Oplosan Beras 

PravadaNews– Praktik penyimpangan dalam tata niaga beras kembali menjadi perhatian pemerintah. Sebanyak 13 orang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perberasan yang melibatkan 15 merek.

“Kami umumkan ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 dalam 8 kasus,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kalibata, Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).

Amran mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari cara pemerintah untuk menghindari penyimpanan perdagangan beras, salah satunya pengoplosan beras.

Maka dari itu, pihaknya tidak akan memberikan ruang kompromi bagi pelaku usaha yang terbukti mempermainkan komoditas pangan. Terlebih beras merupakan kebutuhan strategis masyarakat.

“Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini,” kata Amran.

Selain itu, juga terdapat pelanggaran standar mutu serta praktik penjualan beras dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Amran meminta para pelaku usaha segera menyesuaikan harga dan kualitas produk dengan ketentuan pemerintah.

Menurut Amran, kebijakan HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan petani.

“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” kata Amran.

Amran menyebut, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Mereka juga terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp 1,5 miliar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, pPengamat Pertanian dan Pangan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, meminta aparat penegak hukum menelusuri asal beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga dikemas ulang menjadi beras premium di Matraman, Jakarta Timur. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus penyalahgunaan beras bersubsidi tersebut.

Khudori mengatakan, aparat perlu memastikan apakah beras SPHP diperoleh tersangka secara langsung dari Perum Bulog atau melalui mitra penyalur. Menurut Khudori, asal pasokan menjadi faktor penting untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.

“Asal beras SPHP menjadi penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Khudori kepada PravadaNews, Sabtu (31/10).

Khudori menjelaskan, beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dan disalurkan melalui mitra, seperti Rumah Pangan Kita (RPK), pengecer pasar rakyat, serta ritel modern. Dalam penelusuran Bulog, terdapat mitra RPK yang memesan beras melalui aplikasi Klik SPHP sebelum beras tersebut diduga diserahkan kepada pihak lain untuk dikemas ulang.

Khudori menegaskan, beras SPHP tidak boleh dicampur dengan beras lain, dikemas ulang, ataupun diubah identitasnya. Ketentuan penyalurannya juga telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026.

“Kalau tersangka mendapatkan beras dari mitra penyalur, tanggung jawab tidak lagi di BULOG. Tanggung jawab berpindah ke mitra penyalur. Sebaliknya, kalau tersangka mendapatkan beras dari BULOG, BUMN ini harus tanggung jawab,” ucap Khudori.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *