PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, RB telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (6/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali informasi mengenai proses perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan.
“Saksi RB hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Selain proses perpanjangan sertifikat, penyidik juga meminta keterangan RB mengenai keterlibatan pihak-pihak lain yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN. Keterangan tersebut diperlukan untuk menelusuri proses pengurusan sertifikat dan pihak yang terlibat di dalamnya.
Pemeriksaan RB menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikat tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN. KPK sebelumnya telah menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2026.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak Summarecon, serta sejumlah pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Empat tersangka di antaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.
Empat tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK menduga keempat orang tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor dan tempat tinggal yang berkaitan dengan perkara. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.
Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026 dengan menyasar kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Tiga hari kemudian, penyidik kembali menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Pada 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari setelahnya, penyidik menyasar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.
Selanjutnya, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan terhadap direktur perusahaan tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman KPK mengenai perpanjangan SHGB kawasan Kota Baru Parahyangan.
Melalui pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, KPK menelusuri proses pengurusan sertifikat serta peran pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk memperjelas rangkaian dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.














