PravadaNews– Narasi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendag) Budi Santoso mengklaim sudah melakukan antisipasi kelangkaan pasokan Minyakita di pasar rakyat mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak.
Pasalnya, publik menganggap janji yang disampaikan pemerintah juga kerapkali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan justru malah menimbulkan kekecewaan.
Diketahui sebelumnya Mendag Budi turut mengajak masyarakat untuk dapat tetap memaklumi kemungkinan kenaikan harga MinyaKita.
Menyikapi hal itu, Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai langkah kebijakan Mendag Budi sejauh ini mencerminkan lemahnya ketegasan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pengamat politik Efriza dari Citra Institute menilai alasan yang merujuk pada fluktuasi harga crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) sawit tidak dapat dijadikan pembenaran utama atas potensi kenaikan harga minyak goreng rakyat tersebut.
Menurut Efriza, publik seharusnya mendapatkan kepastian bahwa kebijakan pemerintah mampu mengendalikan distribusi dan menjaga keterjangkauan harga komoditas strategis.
Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Masyarakat, tutur Efriza, diajak untuk memahami kemungkinan kenaikan harga sebagai konsekuensi dinamika pasar bahan baku.
“Publik malah diajak untuk memaklumi jika terjadi kenaikan harga MinyakKita yang didasarkan pada harga CPO dan TBS sawit yang masih fluktuatif,” ujar Efriza kepada PravadaNews, pada Sabtu (13/6/2026).
Efriza menilai kondisi tersebut sekaligus menunjukkan lemahnya strategi kepemimpinan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rangka menjaga stabilitas stok produksi harga kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah dinilai belum menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan distribusi MinyakKita yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi sorotan.
Menurut Efriza, persoalan yang terus berulang dalam pengedaran MinyakKita semestinya mendapat perhatian lebih serius dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Jadi fakta ini sekaligus juga telah menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melakukan pengawasan atas karut-marutnya HET pengedaran MinyaKita dengan dasar mengedepankan kepentingan masyarakat,” terang Budi.
Efriza menegaskan pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi harga, tetapi juga harus memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif.
Lebih lanjut, Efriza juga menyoroti latar belakang Budi Santoso yang memiliki pengalaman panjang sebagai teknokrat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Dengan rekam jejak tersebut, Efriza menambahkan publik juga telah memiliki ekspektasi tinggi terhadap kemampuan menteri dalam mengelola mengendalikan stok barang dan harga komoditas strategis.
“Semestinya Budi Santoso memahami rekam jejaknya. Ia seorang menteri yang memiliki pengalaman teknokratis panjang dan berada di internal Kemendag. Namun yang terlihat justru ketidakmampuan mengendalikan harga komoditas strategis,” tutup Efriza.
Sebelumnya Mendag Budi Santoso menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan Minyakita di pasar rakyat.
Pemerintah akan memperkuat distribusi melalui BUMN pangan, mengalihkan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan.
Pemerintah juga turut mendorong produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek pendamping atau second brand.
Langkah itu ditempuh di tengah laporan sulitnya masyarakat memperoleh Minyakita di sejumlah pasar tradisional.
“Apa yang kita lakukan? Justru kita ingin memperbanyak distribusi Minyakita itu ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan, ada Bulog, ada ID Food,” kata Budi saat Jumat (12/6).
Menurut Budi, distribusi melalui Perum Bulog dan juga ID Food itu diharapkan dapat memperluas ketersediaan Minyakita di pasar rakyat.
Di saat yang sama, pemerintah akan menghentikan penggunaan Minyakita untuk program bantuan pangan agar pasokannya lebih terfokus bagi kebutuhan masyarakat.
“Jadi, kalau kemarin sebagian dipakai untuk bantuan pangan, maka bantuan pangan untuk minyak tidak pakai Minyakita (lagi), tapi pakai minyak merek lain ya, bisa. Minyak goreng merek lain, nanti tinggal kami koordinasikan dengan produsen,” ujarnya.
Selain itu, Kemendag meminta produsen memperbanyak produksi minyak goreng second brand, yakni minyak goreng kemasan bermerek dengan harga terjangkau yang selama ini menjadi pendamping Minyakita di pasar.
“Kemudian kita juga minta kepada produsen untuk memproduksi yang lebih banyak minyak second brand. Minyak second brand adalah minyak pendampingnya Minyakita. Dan sekarang sebenarnya sudah banyak di pasar rakyat ya,” tutur Budi.
Budi menambahkan minyak goreng second brand kini semakin mudah ditemukan di pasar rakyat dan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat selain Minyakita.
“Jadi, (masyarakat) tidak hanya (beli) Minyakita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi, sudah mudah untuk didapatkan,” pungkas Budi.
